Hoaks Pemilu Berisiko Ganggu Pertumbuhan

JAKARTA - Masyarakat diminta untuk tidak menyebarkan informasi hoaks selama gelaran Pemilihan Umun (Pemilu) 2024, terutama melalui media sosial (medsos). Sebaran hoaks yang masif bisa memicu chaos (kericuhan) dan bisa mengancam stabilitas ekonomi dan politik nasional sehingga mengganggu pertumbuhan ekonomi.

Demikian ditegaskan oleh Wakil Menteri Komunikasi & Informatika RI Nezar Patria dalam diskusi virtual bertajuk Dewasa Berdemokrasi pada Pemilu 2024 yang digelar Forum Merdeka Barat 9 di Jakarta, Senin (29/1). "Kita harus belajar dari situasi tahun 1998 yang mana terjadi gangguan stabilitas ekonomi dan politik yang besar akibat kerusuhan," ungkapnya.

Atas dasar itu, Nezar mengimbau masyarakat menjadikan media mainstream sebagai rujukan informasi sehingga tidak menelan mentah mentah informasi yang berseliweran di platform medsos. Adapun Kominfo, terangnya, tetap mengawasi secara ketat informasi informasi hoaks yang sangat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa lalu men-take down-nya.

Pada kesempatan sama, Arya Fernandes, Kepala Departemen Politik & Perubahan Sosial CSIS mengatakan pada Pemilu kali ini sekitar 70 persen pemilih sudah memiliki akses terhadap internet, itu berbeda dengan Pemilu 2019 yang masih di kisaran 50 persen pemilih.

Kondisi ini di satu sisi positif tetapi di sisi lain juga bisa mengancam keharmonisan bangsa karena banyaknya informasi yang terverifikasi di medsos. "Tetapi bagusnya tren beberapa waktu terakhir, orang itu makin percaya media mainstream ketimbang informasi di medsos. Sebab berita dari media lebih verifikatif. Itu yang kita harapkan dari pemilih," pungkas Arya.