Generasi Muda Harus Gunakan Hak Pilih

JAKARTA - Rektor Universitas Katolik Indonesia (Unika) Atma Jaya, Yuda Turana, mengatakan generasi muda harus gunakan hak pilih dalam Pemilu 2024. Hal ini penting sebab jumlah pemilih dari generasi pemuda dominan, tapi rawan tidak menggunakan hak pilihnya.

"Konteksnya adalah bukan khawatir takut memilih. Tapi yang lebih khawatir sebenarnya nggak memilih semua," ujar Yuda, di sela Seminar Nasional Edukasi Politik, di Jakarta, Jumat (26/01).

Dia menekankan, generasi muda menjadi penentu masa depan Indonesia. Menurutnya, generasi muda terutama yang masuk dalam kategori pemilih pemula mesti bisa mengedepankan rasionalitas dalam memilih.

Yuda menambahkan, hal tersebut terkait juta dengan pengembangan karakter anak. Jangan sampai semakin tinggi ilmu, generasi muda justru tidak aktif berdemokrasi.

"Sebenarnya jangan-jangan nih anak muda sekarang punya ilmu yang tinggi, lebih senang tinggal di luar, pindah warga negara. Jadi proses berdemokrasi seperti ini bukan bagian dari fokus mereka. Dan memilih itu yaudah kalau nggak ada kesempatan, nggak ada," jelasnya.

Dia menyebut, pihaknya akan mendukung seluruh agenda nasional termasuk Pemilu 2024. Dia memastikan mahasiswa Unika Atma Jaya bisa memberikan hak pilihnya, tanpa terkendala proses akademik.

"Kepentingan nasional itu didahulukan. Daripada kepentingan yang ujiannya gimana atau apa gitu, tidak. Karena ini satu pesta demokrasi gitu ya, dan hak dan kewajiban setiap puan negara sebenarnya untuk mendukung acara ini," terangnya.

Pilihan Rasional

Yuda mengingatkan, memilih pemimpin mesti dari program-program yang berdampak bagi masyarakat serta latar belakang pengalamannya. Jangan sampai generasi muda terjebak dalam emosi yang rawan memicu perpecahan.

Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, August Mellaz, menyampaikan dari berbagai kajian Pemilu, ada konsensus antar peneliti. Apabila suatu negara dapat menjalankan Pemilu dengan baik selama 5 kali berturut-turut, maka dapat dijadikan rujukan pelaksanaan demokrasi di seluruh dunia.