Pelibatan Warga dalam Pengelolaan Air Bersih Akan Gerakkan Ekonomi Lokal

JAKARTA - Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air akan menciptakan manfaat ekonomi yang signifikan. Dengan melibatkan masyarakat dalam seluruh proses, dari perencanaan hingga pengelolaan maka program yang ada tidak hanya menyediakan akses lebih baik ke air bersih, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi lokal.

"Hal ini dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian lokal," kata ekonom STIE YKP Yogyakarta, Aditya Hera Nurmoko, kepada Koran Jakarta, Selasa (23/1).

Aditya mengingatkan penting untuk selalu menyertakan perspektif ekonomi dalam penyediaan air bersih bagi masyarakat. Otoritas yang ada harus memiliki hitungan keuntungan jangka panjang dari pengelolaan air berbasis masyarakat.

"Misalnya, peningkatan produktivitas pertanian, pengurangan beban penyakit akibat air kotor, dan peningkatan kesejahteraan secara keseluruhan dapat menjadi parameter penting untuk mengukur keberhasilan ekonomi," papar Aditya.

Dengan data atau hitungan ekonomi yang jelas, menurut Aditya, masyarakat akan makin bertanggung jawab secara berkelanjutan untuk menjaga dan mengelola seluruh proses penyediaan air itu.

Aditya menekankan pemerintah juga perlu terus menambah pembangunan infrastruktur air, seperti embung untuk menyimpan air selama musim hujan dan sabo untuk mencegah banjir, yang dapat memberikan manfaat ekonomi ganda.

"Selain memberikan cadangan air yang diperlukan selama periode kering, pembangunan embung dapat berperan dalam pengembangan pertanian. Pertanian yang berbasis air yang berkelanjutan dapat meningkatkan produksi dan pendapatan petani, serta mengurangi ketergantungan pada curah hujan yang tidak dapat diprediksi," jelas Aditya.

Menjadi Ancaman

Sementara itu, pakar pertanian dari UPN Vetera Jawa Timur, Surabaya, Ramdan Hidayat, mengatakan krisis air yang disebabkan oleh anomali iklim menjadi ancaman nyata bagi produksi pangan. Untuk itu, pengelolaan air harus dilakukan dengan baik sehingga petani dan warga bisa mendapatkan akses air dengan mudah dan murah.

"Selain penurunan lahan yang terus terjadi akibat alih fungsi, krisis air yang disebabkan climate change berpotensi menurunkan produksi pangan. Pemerintah harus memperhatikan infrastruktur air untuk pertanian," kata Ramdan.

Menurut Ramdan, reboisasi untuk menambah cadangan air tanah di daerah hulu harus ditingkatkan supaya cadangan air tanah lebih kuat, reboisasi. Menambah jumlah waduk kurang signifikan karena bendungan sifatnya terbuka, mudah menguap dalam beberapa bulan terutama saat kemarau.

"Sebaiknya disiapkan embung-embung yang tersebar di sentra-sentra produksi pangan untuk menampung hujan. Ini sekaligus berfungsi mencegah bencana lingkungan seperti banjir," tuturnya.

Aditya dan Ramdan ini menanggapi apa yang disampaikan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Diana Kusumastuti. Diana menjelaskan Direktorat Jenderal Cipta Karya akan mempromosikan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) dan sanitasi berbasis masyarakat (Sanimas) sebagai contoh baik dalam pengelolaan air ke perhelatan World Water Forum (WWF) ke-10 di Bali pada Mei 2024.

"Ini menjadi contoh yang baik dan nanti kita bawa untuk disampaikan kepada dunia bahwa di daerah-daerah (desa) seperti ini terdapat kelembagaan-kelembagaan kecil, dan kita bisa melakukan pengelolaan air bersih dengan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan air hingga ke level paling terdalam," ujar Diana.

Diana mengatakan Pamsimas dan Sanimas ini merupakan infrastruktur berbasis masyarakat yang melibatkan partisipasi masyarakat dengan prinsip penyelenggaraan mulai dari perencanaan, pelaksanaan pembangunan sampai dengan pengelolaan yang semuanya dilakukan oleh masyarakat.

Pamsimas berperan dalam membantu desa-desa yang sebelumnya sulit mendapatkan air bersih pada akhirnya berhasil mendapatkan air bersih program infrastruktur berbasis masyarakat tersebut.

"Ini merupakan contoh yang bagus karena masyarakat secara bersama-sama mengadakan penyediaan air mengingat air merupakan kebutuhan vital sehingga dilakukan bersama-sama untuk mendapatkan air itu di desa-desa," kata Diana.

Sementara itu, peneliti Mubyarto Institute, Awan Santosa, mengatakan yang diperlukan ialah pengawasan negara terhadap akses air bersih agar masyarakat di level mana pun mendapatkan kemudahan mendapatkan air bersih.

Dia mengakui Sanimas itu sudah menjadi satu contoh kehadiran negara untuk memberikan akses air bersih ke warganya. "Sanimas merupakan salah satu instrumennya. Tinggal kontrol negara atas air dan demokratisasi air ini diperkuat agar tidak terjadi krisis air, khususnya akses air bersih bagi masyarakat luas," tegasnya.

Ketika ditanyakan seperti apa itu pola kerja demokratisasi air. Dia katakan itu seperti Sanimas, di mana air dikelola secara kolektif oleh masyarakat, diproduksi dan didistribusikan oleh masyarakat secara gotong royong.