Peran Sektor Keuangan Masih Harus Ditingkatkan

JAKARTA - Peran sektor keuangan perlu ditingkatkan dalam lima tahun ke depan untuk mendukung transformasi ekonomi Indonesia. Pentingnya meningkatkan peran sektor jasa keuangan karena peluang untuk menggali sumber pendanaan masih sangat besar.

Pada 2022, sektor keuangan (Indonesia) mencapai 120 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dengan rasio M2 (perkembangan uang beredar) terhadap PDB hanya sekitar 45 persen. Komposisi itu menunjukkan RI masih di bawah rata-rata negara maju, di mana share sektor keuangan mencapai 300 persen dari PDB, sedangkan rasio M2 terhadap PDB di Malaysia mencapai 112 persen dan Thailand 110 persen.

Komisaris Utama Sucor Sekuritas, Lindrawati Widjojo, dalam Dialog Arah Kebijakan Investasi dan Pasar Modal 2023- 2029 di, Jakarta, Senin (8/1), mengatakan dari sisi kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia (BEI) masih berada di kisaran 48,5 persen dari PDB pada 2022. Angka tersebut lebih rendah dari Thailand yang sebesar 121 persen dan Singapura 189 persen.

Dia mengatakan penerbitan obligasi oleh lembaga non-bank juga masih tergolong kecil, yaitu di tingkat 0,5 persen dari PDB, sedangkan sumber dana jangka panjang dari asuransi dan dana pensiun menurun dari 11,3 persen menjadi 7,3 persen pada 2022.

"Angka-angka itu menggambarkan bahwa peluang untuk pendalaman sektor keuangan untuk sumber pendanaan dari pasar modal dan lembaga non-bank masih dapat didorong lebih lanjut lagi," ungkap Lindrawati.

Sepanjang 2023, pasar modal Indonesia bertumbuh secara positif, ditandai dengan indeks harga saham gabungan (IHSG) yang ditutup pada level 7.303 atau meningkat 6,62 persen dari penutupan perdagangan pada tahun 2022.

Sumber Ketidakstabilan

Pakar ekonomi dari Universitas Brawijaya, Munawar Ismail, yang diminta pendapatnya, mengatakan otoritas moneter harus memperkuat stabilitas sektor keuangan Indonesia lewat harmonisasi mengingat sektor itu rentan terhadap dampak dinamika perekonomian global.

"Jangan sampai sektor keuangan menjadi sumber ketidakstabilan. Jika luar negeri menaikkan bunga maka BI harus mengimbangi, jangan tetap. Di dalam negeri sebenarnya swasta perbankan berkompetisi merebut dana. Jika surat berharga menarik maka banyak yang ke sana, perbankan akan mengalami kekeringan likuiditas," katanya.

Sebab itu, kebijakan BI harus bisa mengharmoniskan uang dalam negeri, SBN dan uang yang disimpan di bank. Kalau SBN terlalu banyak yang pegang maka sektor perbankan yang mendominasi sektor keuangan, ini akan menjadi sumber awal ketidakstabilan menuju krisis keuangan," kata Munawar.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Atmajaya Jakarta, YB. Suhartoko, mengatakan sektor keuangan dalam pembangunan ekonomi berperan sebagai sarana dalam mendorong investasi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sebagai suatu sarana pendukung sektor keuangan harus mampu mengakomodasi perkembangan transaksi keuangan internasional yang semakin rumit dan mampu mengakomodasi risiko yang terjadi.

"Pendalaman transaksi sektor keuangan mutlak dilakukan untuk menarik investor baik dalam investasi di sektor riil maupun investasi portofolio," katanya.