Bansos Tak Efektif Perkuat Daya Beli

JAKARTA - Bantuan sosial (bansos) yang digelontorkan pemerintah dinilai tak efektif menggenjot daya beli masyarakat, mengingat harga bahan pokok (bapok) masih tinggi. Karena itu, pemerintah harus berpikir lebih keras lagi untuk bisa membantu masyarakat yang sedang terpuruk.

"Sebenarnya itu masih ada keterkaitan bantuan pemerintah seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan konsumsi, tetapi karena harga bahan pokok (bapok) mengalami kenaikan maka itu tak efektif memperkuat daya beli," papar Manajer Riset Sekretaris Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Badiul Hadi.

Badiul secara khusus menyoroti semakin tergerusnya daya beli masyarakat akibat kenaikan harga bahan makanan, seperti beras, minyak, dan bahan pokok lainnya.

Agar penyaluran lebih efektif, anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto, mendorong agar penyaluran program bansos dapat disalurkan melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini agar penyaluran bansos yang mencapai 400 triliun rupiah lebih tepat sasaran.

Penyaluran bansos tersebut, lanjut Darmadi, jangan sampai dijadikan alat untuk kepentingan politik tertentu. Karena program ini telah menjadi instrumen penting dalam menopang keberlangsungan hidup masyarakat kelas bawah.

Meskipun dalam pelaksanaannya masih kerap terdengar berbagai macam kendala. Darmadi mengatakan bukan berarti program bansos tersebut harus ditiadakan, malah yang ada harusnya dibenahi, baik dari segi penyaluran maupun data para penerima agar tepat sasaran.

"Bansos adalah amanah UUD 1945. Negara punya kewajiban memastikan rakyatnya tidak ada yang kekurangan dalam hal bahan pokok, termasuk rakyat kecil. Kalau dihapus, program itu bukan pilihan yang bijak. Justru hanya akan menambah beban baru bagi negara nantinya," ujarnya.

Darmadi menegaskan penyaluran bansos mesti bisa disalurkan dengan tepat sasaran dan tepat waktu, sehingga diperlukan mekanisme pengawasan yang kuat dari legislatif.

Pihaknya pun mengaku saat ini tengah menginisiasi pembentukan Panja Efektivitas Penyaluran Bansos, dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan DPR.

Darmadi menegaskan pembentukan panja ini juga sebagai wujud tanggung jawab kepada rakyat. Sebab, bansos menggunakan uang rakyat.

"Sudah jadi tanggung jawab kami selaku wakil rakyat memastikan bahwa program tersebut benar-benar tepat sasaran. Oleh karenanya, kami di Komisi VI DPR berencana membentuk Panja Efektivitas Penyaluran Bansos sesegera mungkin," ungkapnya.

Dengan adanya panja, lanjut Darmadi, diharapkan penyaluran bansos oleh tiga perusahaan yang ditunjuk Perusahaan Umum (Perum) Bulog dapat berjalan efektif.

Harga Stabil

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, menegaskan pemerintah berhasil menjaga stabilitas harga dan pasokan barang kebutuhan pokok (bapok) sepanjang Natal 2023 dan Tahun Baru (Nataru) 2024. Keberhasilan ini berimbas pada inflasi sebesar 0,41 persen pada Desember 2023.