Uji Materi UU TNI terkait Usia Pensiun Prajurit Ditarik Kembali

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan penarikan kembali Perkara Nomor 97/PUU-XXI/2023 soal uji materi Pasal 53 Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), yakni terkait usia pensiun prajurit TNI.

"Mengabulkan penarikan kembali permohonan para pemohon. Menyatakan permohonan dalam Perkara Nomor 97/PUU-XXI/2023 mengenai permohonan pengujian UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI terhadap UUD NRI Tahun 1945 ditarik kembali," kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan dalam sidang yang diikuti secara daring dari Jakarta, Kamis (21/12).

Suhartoyo menjelaskan, permohonan penarikan kembali diajukan oleh para pemohon melalui kuasa hukumnya dengan surat tanggal 7 Desember 2023. Pada pokoknya, pemohon menarik kembali permohonan dengan alasan menyerahkan proses perubahan atas pasal digugat diserahkan kepada pembentuk undang-undang.

"Untuk menindaklanjuti surat permohonan penarikan kembali, mahkamah menyelenggarakan persidangan pada tanggal 13 Desember 2023 dengan agenda konfirmasi penarikan permohonan. Dalam sidang tersebut, majelis hakim mengklarifikasi perihal penarikan dimaksud dan kuasa hukum para pemohon membenarkan ihwal penarikan permohonannya," ucap Suhartoyo.

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang MK, sambung Suhartoyo, pemohon dapat menarik kembali permohonan sebelum atau selama pemeriksaan MK dilakukan. Penarikan kembali itu mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali.

MK berkesimpulan, pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 97/PUU-XXI/2023 beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, para pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonannya.

"Menyatakan para pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo," ucap Ketua MK.

Perkara Nomor 97/PUU-XXI/2023 diajukan oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) TNI Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro, Kolonel Chk TNI Sumaryo, Sersan Kepala TNI Suwardi, Kolonel (Purn.) Lasman Nahampun, Kolonel (Purn.) Eko Haryanto, Letnan Dua (Purn.) Sumanto, dan Brigadir Jenderal TNI Marwan Suliandi.

Mereka memohon usia pensiun prajurit TNI diubah menjadi paling tinggi 60 tahun bagi perwira dan 58 tahun bagi bintara dan tamtama atau dapat diperpanjang sampai dengan usia 60 tahun bagi seluruh perwira dalam dinas keprajuritan TNI sepanjang masih dibutuhkan negara.