Keamanan 'JAKI' Mesti Diperkuat

JAKARTA - Pemerintah Provinsi Jakartadiminta meningkatkan keamanan aplikasi Jakarta Kini (JAKI) agar data masyarakat tak mudah diretas. Desakan ini datang dari anggota DPRD Gilbert Simanjuntak, Rabu (13/12).

"Aplikasi JAKI selama ini kurang dirasakan oleh masyarakat. Sekarang berhenti tanpa evaluasi," kata Gilbert. Dia menuturkan, JAKI berbeda dengan aplikasi lama bernama Qlue yang dulunya langsung diawasi pimpinan terkait. Pengawasan untuk memastikan diselesaikan atau tidak keluhan warga.

Menurut dia, pamor aplikasi Qlue meredup sejak mantan Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat berhenti menjabat. Maka dari itu, Gilbert mendesak Pemprov DKI untuk menjamin keamanan aplikasi JAKI dengan pengawasan siber yang lebih ketat agar tak mudah diretas.

Sebab dia menilai seharusnya aplikasi digital sebagai wadah masyarakat Jakarta untuk melaporkan berbagai masalah ini terjamin keamanan dan kemudahannya. "Namun yang dibutuhkan masyarakat bukan aplikasi yang lebih baik, tapi masalah mereka tertangani," katanya.

Namun, Gilberttak merinci contoh kasus peretasanterhadap aplikasi JAKI.Selain sebagai wadah laporan masyarakat, aplikasi JAKI juga memudahkan warga untuk mengunjungi Tebet Eco Park karena bisa dilakukan secara daring untuk mendaftar.

Aplikasi Qlue yang didirikan 2014 menjadi terobosan baru Pemprov DKI dalam perbaikan dan pengembangan Jakarta baik dalam bidang tata kota maupun pelayanan publik.

Sedangkan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Provinsi Jakarta melalui Unit Pengelola (UP) Jakarta Smart City mengeklaim, rutin memonitor ancaman dan kerentanan keamanan. Dia juga memperbaiki JAKI secara berkelanjutan dengan menerapkan sistem manajemen keamanan informasi sesuai dengan standar ISO/SNI 27001.