KPU Perlu Kepastian Lokasi Rekap

JAKARTA - Setelah disiapkan kotak bilik, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta juga minta kepastian lokasi untuk merekapitulasi hasil Pemilu 2024 dan tempat logistiknya.

"Kotak bilik sudah siap dan harus didorong ke kecamatan untuk dirakit," jelas Ketua KPU Provinsi Jakarta, Wahyu Dinata, dalam rapat bersama DPRD Jakarta, Selasa.

Setelah dirakit bilik dikirim ke kelurahan. Kemudian diisi alat kelengkapan Tempat Pemungutan Suara. Wahyu menjelaskan, distribusi logistik seperti paku untuk mencoblos, tinta, hingga surat suara masih terhambat. Ini dikarenakan belum tersedia tempat penyimpanan bilik suara maupun rekapitulasi.

Selain itu, juga ada kekurangan ukuran ruangan untuk menampung kotak suara. Wahyu memberi contoh, untuk 1.500 TPS, jika dikalikan empat kotak, maka dibutuhkan 6.000 kotak dengan luas tempat 40x40x60 sentimeter.

"Untuk tempat yang belum pasti, kami mohon kerja samanya guna membantu memastikannya ini karena masalah krusial," tambah Wahyu. Menurutnya, hingga kini sudah terhitung 78 hari menjelang pemungutan suara. KPU Jakarta belum pasti tempat rekapitulasinya.

"Komunikasi sedang kami bangun dengan Pemprov Jakarta untuk memastikan tempat-tempatnya karena harus siap awal Desember," tuturnya.

Dia menambahkan, KPU Jakarta sudah sering menanyakan pengadaan sejumlah Gelanggang Olahraga yang dijanjikan Pemprov Jakarta sebagai gudang logistik Pemilu 2024.

Namun, kondisi GOR masih digunakan untuk beragam kegiatan. Ini mulai dari Pekan Olahraga Nasional hingga sedang direvitalisasi sebanyak 11 dari 44 lokasi setiap kecamatan Jakarta.

Anggota KPU Jakarta Bidang Divisi Perencanaan dan Logistik Jakarta, Nelvia Gustina, menyampaikan sejumlah tempat penyimpanan logistik belum memenuhi standar KPU. "Meski disediakan, tidak sesuai dengan standar karena logistik pemilu harus aman," ujar Nelvia.

Contoh gudang logistik pemilu tak sesuai dengan standar berada di Jakarta Selatan, Aula Kecamatan Mampang, gedung empat lantai. "Gedung Mampang masih kurang karena berisiko dilanda banjir. Kalau Pemprov Jakarta tidak punya tempat bisa mencari tempat lain," jelasnya.

Kemudian, yang di Kebayoran Lama, KPU hanya bisa menggunakan lantai empat gedung kecamatan sebagai lokasi logistik Pemilu 2024. KPU telah berkoordinasi dengan Badan Pendapatan Anggaran Daerah terkait fasilitas alternatif lain milik Pemprov yang tidak ditempati.