Pemerintah Maksimalkan Pengelolaan BMN

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan aset negara harus bekerja keras dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan perekonomian nasional. Karena itu, Kementerian Keuangan terus berupaya mewujudkan pengelolaan barang milik negara (BMN) yang andal, efektif, efisien, dan akuntabel.

"Aset itu tidak tidur, tetapi aset harus bekerja keras. Kami terus memperbaiki agar pengelolaan aset negara ini betul-betul diterjemahkan dalam prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas," ujar Sri Mulyani dalam acara Anugerah Reksa Bandha di Jakarta, Rabu (22/11).

Dalam pengelolaan BMN, Kemenkeu melaksanakan beberapa langkah strategis, seperti melakukan perhitungan kesesuaian penggunaan BMN dengan standar barang dan standar kebutuhan untuk optimalisasi BMN, serta melaksanakan uji coba atau piloting pengukuran kinerja aset.

Menkeu melanjutkan implementasi asuransi BMN tertentu pada kementerian/ lembaga (K/L) turut dilakukan karena Indonesia merupakan negara yang berada dalam cincin api atau ring of fire, yang menyebabkan Indonesia sering terkena bencana alam yang bisa merusak aset negara. Dari sisi tata laksana dan tata kelola, Kemenkeu juga menertibkan aset negara dengan sertifikasi BMN, terutama untuk aset negara berupa tanah, yang ditargetkan dapat selesai pada 2024.

"Dengan ini, kita akan memahami bahwa masyarakat mengetahui mana-mana aset milik negara yang ada dalam buku keuangan pemerintah," kata Sri Mulyani.

Reformasi Birokrasi

Selain itu, sambung Sri Mulyani, pihaknya pun membentuk jabatan fungsional penatalaksanaan barang dan menetapkan indeks pengelolaan aset sebagai variabel indikator reformasi birokrasi.

Dalam konteks reformasi birokrasi, cara memperlakukan, memelihara, serta memanfaatkan aset menjadi salah satu ukuran yang diharapkan masuk dalam indikator kinerja dari birokrasi Indonesia.

Langkah strategis lainnya yang dilakukan Kemenkeu dalam meningkatkan pengelolaan BMN yaitu pengembangan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN), Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), serta integrasi perencanaan BMN dan penganggaran.