Penanganan 'Stunting' Tidak Boleh Asal-asalan

JAKARTA - Penanganan stunting di Tanah Air harus serius, tidak boleh asal-asalan dan hanya untuk menghabiskan anggaran. Penganggaran dan pengadaan untuk program penanganan stunting semestinya melibatkan partisipasi masyarakat sehingga alokasinya bisa maksimal.

"Penanganan stunting harus serius. Semestinya perencanaan dilakukan dengan matang, tidak asal-asalan," kata peneliti Mubyarto Institute, Awan Santosa, kepada Koran Jakarta, Kamis (16/11).

Menurut Awan, pelibatan masyarakat itu teknisnya bisa dalam bentuk dananya dikelola secara kolektif oleh kelompok masyarakat yang related dengan usaha pencegahan dan penangan stunting tersebut. Jangan sampai kasus seperti di Pemerintah Kota (Pemkot) Depok terjadi di daerah lain.

Seperti ramai diberitakan, Pemkot Depok menuai kritikan karena menyajikan menu pencegahan stunting yang dinilai tak layak jika dibandingkan dengan total anggaran tersedia. Berbagai menu dari program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) tersebut pun beredar di media sosial.

Dalam unggahan yang beredar, tampak beberapa menu yang diberikan untuk mencegah stunting itu hanya berupa nasi, kuah sop, sawi, dan tahu. Makanan tersebut diberikan dalam bungkus wadah bening dan tutup warna-warni.

Dilihat dari akun Instagram @ depok24jam, disebutkan menu makanan pencegahan stunting pada hari pertama hanya berupa nasi dan sayur sop, sedangkan menu hari kedua diberikan dua bungkus otak-otak. Selain itu, pada foto lainnya terlihat menu pencegah stunting hanya tahu putih dan sawi yang diberi kuah.

Lebih jauh, Awan mengatakan kelompok itu semisal pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) dan posyandu. "Mereka harus dilibatkan agar nanti penanganannya efektif. Kalau begini tentu tidak bisa nengatasi stunting," kata Awan.

Sementara itu, pakar kesehatan masyarakat dari Universitas Airlangga Surabaya, Trias Mahmudiono, mengatakan makanan untuk mencegah stunting harus bergizi tinggi, karena terjadinya masalah kekurangan gizi seperti stunting, wasting, dan underweight, salah satunya disebabkan oleh asupan gizi yang tidak sesuai dengan kebutuhan.

"Pemerintah bersama seluruh elemen masyarakat harus bersama-sama memosisikan diri sendiri sesuai bidangnya untuk membangun gizi yang baik agar masyarakat kita bisa sehat dan berprestasi atau produktif. Kita harus menerapkan pola makan dengan gizi seimbang seperti protein, sayur, buah, juga minum cukup serta tidak lupa aktivitas fisik minimal 50 menit per hari," kata Trias.

Indonesia, tambah Trias, mengalami bonus demografi. Untuk bisa belajar dan bekerja dengan baik maka perlu gizi yang baik. Bagi anak-anak, dengan gizi yang baik maka anak akan lebih konsentrasi dan mudah menerima materi pelajaran yang diberikan.

"Asupan gizi yang memadai sesuai dengan kebutuhan kelompok umur dan aktivitas fisik seseorang perlu dipromosikan secara berkelanjutan dengan menggunakan berbagai platform, baik melalui kebijakan, gerakan masyarakat, hingga pemanfaatan media sosial," tuturnya.