Insentif Fiskal untuk Makanan Tambahan

BEKASI - Kementerian Keuangan menyerahkan insentif fiskal sebesar 5,7 miliar kepada Pemkab Bekasi. Uang ini diberikan karena Bekasi berhasilmenurunkan angka prevalensi penyakit tumbuh kembang (stunting).

"Dana insentif fiskal tersebut selanjutnya akan dipergunakan untuk program pemberian makanan tambahan anak kurang gizi ataupun stunting," kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, Alamsyah, di Cikarang, Senin. Dia mengatakan berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 angka prevalensi stunting Kabupaten Bekasi mencapai 21,5 persen. Sedangkan tahun 2022 turun menjadi 17,8 persen.

"Karena angka penurunan stunting tersebut, kita mendapat insentif dari Kemenkeu," jelas Alamsyah. Alamsyah menyebutkan penggunaan dana bantuan berupa insentif fiskal untuk intervensi stunting ini dilakukan agar penanganananak dilakukan secara lebih optimal. Dengan begitu, diharapkan angka prevalensi stunting bisa semakin turun.

"Penggunaan dana supaya penurunan stunting di Kabupaten Bekasisemakin signifikan. Jadi kalau pemerintah pusat menargetkan angka prevalensi stunting 14 persen pada tahun 2024, Bekasi dapat mewujudkannya tahun ini. Tahun depan bisa semakin turun," ucapnya.

Staf Ahli Bupati Bekasi Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Manusia, Agus Budiono, memastikan angka prevalensi stunting tahun ini menurun dari tahun-tahun sebelumnya. "Memang belum dapat dipastikan angkanya karena belum dirilis dari SSGI. Tapi informasinya angka stunting turun dari 17,8 persen tahun lalu, menjadi 13,4 persen saat ini. Hanya, angka ini masih fluktuatif," jelas Agus.