PSN Topang Pembangunan Inklusif

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Proyek Strategis Nasional (PSN) akan terus dilanjutkan untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif di Republik Indonesia (RI).

"Saya berharap PSN bisa dilanjutkan. Pekerjaan rumah kita ke depannya yakni bagaimana menyosialisasikan semua capaian ini kepada publik, agar mendapatkan dukungan mereka, sehingga programnya bisa diteruskan," kata Menko Airlangga dalam acara peluncuran buku Infrastruktur untuk Pembangunan Inklusif di Indonesia, dikutip melalui keterangan resmi di Jakarta, Jumat (27/10).

Selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo, Menko Airlangga mengatakan pengembangan infrastruktur terutama PSN harus mengutamakan proyek non-APBN yang mampu menunjang kebijakan penguatan ekonomi.

Hal itu juga sejalan dengan mandat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang mengidentifikasi kebutuhan investasi infrastruktur senilai 6.445 triliun rupiah, yang mana APBN hanya mampu menyediakan 2.385 triliun rupiah atau 37 persen dari total kebutuhan anggaran.

"Hal tersebut berarti pembiayaan infrastruktur masih tetap memerlukan sumber-sumber lain, semisalnya skema Kerja Sama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Sebagai contoh pengembangan Kawasan Industri (KI), percepatan Program Smelter, dan pembangunan KEK," jelasnya.

Berdasarkan Peraturan Menko Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023, terdapat 211 proyek dan 13 program dalam daftar PSN dengan estimasi total nilai investasi sebesar 5.746,9 triliun rupiah.

Proyek tersebut tersebar di beberapa sektor yang mencakup pembangunan infrastruktur konektivitas seperti pelabuhan, jalan tol, kereta api, dan bandar udara, peningkatan ketahanan energi, pengembangan kawasan dan hilirisasi industri, dan penyediaan infrastruktur dasar.

Percepatan pembangunan PSN tentunya tidak lepas dari upaya debottlenecking melalui fasilitas yang diberikan pemerintah seperti fasilitas percepatan pengadaan tanah dan diberikan fasilitas pembiayaan.

Pemerintah juga telah menyusun rancangan peraturan skema pembiayaan non-APBN seperti Hak Pengelolaan Terbatas (Limited Concession Scheme) dan Land Value Capture.

Adapun pemerintah telah menyiapkan RPJPN 2025-2045 guna bertransformasi menuju Indonesia Emas 2045. Pemerintah menargetkan pencapaian pendapatan per kapita setara dengan negara maju sekitar 23.000 dollar AS hingga 30.000 dollar AS pada 2045.