Penanganan Krisis Pangan Harus Fokus pada Kelompok Rentan

JAKARTA - Indonesia dalam sidang Komite Ketahanan Pangan Global (Committee on World Food Security/CFS) yang berlangsung di Roma, Italia, menyampaikan tiga isu pangan saat ini, yaitu transformasi sistem pangan, status ketahanan pangan dan gizi, serta transformasi pangan berbasis pertanian (agrifood).

Utusan Khusus Presiden (UKP) RI, Muhammad Mardiono, dalam kesempatan itu mengatakan hal pertama yang harus dilakukan adalah sistem pangan pertanian harus bersifat holistik, saling terkait, dan multisektoral, sehingga tata kelolanya harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan dengan sinergi kebijakan di tingkat lokal, regional, dan nasional.

Transformasi yang dilakukan Indonesia bertujuan untuk menciptakan sistem pangan yang bergizi, inklusif, adil, berkelanjutan, dan kuat, serta dibangun oleh sistem pangan lokal berdasarkan potensi lokal. "Dalam penanganan krisis pangan, pemerintah Indonesia fokus pada perlindungan kelompok rentan, termasuk keluarga petani dan nelayan, melalui dukungan stabilisasi pasar dan perlindungan sosial," kata Mardiono.

Isu kedua, kata Mardiono, terkait upaya Indonesia selama ini telah mencapai kemajuan penting dalam peningkatan status ketahanan pangan dan gizi. Pemerintah, katanya, menjamin ketersediaan pangan bagi 273 juta masyarakat Indonesia dengan meningkatkan akses terhadap pangan yang lebih bergizi, aman, memadai, dan sehat.

Adapun isu ketiga mengenai transformasi pangan berbasis pertanian memerlukan investasi untuk kapasitas penelitian, data, inovasi, dan teknologi.

Indonesia mengapresiasi dukungan berbagai pihak dalam bidang pangan, dan mengajak mitra di tingkat regional dan global untuk berkolaborasi konkret mulai dari sisi produksi, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas petani, hingga pendanaan bersama.

"Tahun lalu, 1 dari 10 orang di dunia mengalami kerawanan pangan. Jika tren ini berlanjut maka tujuan mengakhiri kelaparan pada 2030 tidak akan tercapai," kata Mardiono.

Pendekatan Struktural

Peneliti Mubyarto Institute, Awan Santosa, mengatakan upaya merealisasikan kedaulatan pangan mesti dilakukan dengan pendekatan struktural melalui demokratisasi sektor pangan, baik dalam hal produksi melalui penguasaan lahan, benih, dan sarana produksi pertanian (saprotan) maupun dalam hal distribusi melalui penguasaan tata niaga dan pasar oleh petani yang berserikat dalam koperasi koperasi tani.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, Trias Mahmudiono, mengatakan pemerintah perlu sungguh-sungguh melakukan penanganan krisis pangan untuk mencegah dan mengatasi masalah kekurangan gizi yang disebut triple burden of malnutrition.

"Masalah stunting, wasting, dan underweight disebut sebagai triple burden of malnutrition yang belum sepenuhnya teratasi," kata Trias.

Permasalahan gizi ganda dan triple burden of malnutrition lebih banyak terjadi di negara berkembang karena pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Hal itu juga yang menyebabkan kesenjangan akses pangan, sehingga kelompok ekonomi bawah banyak mengalami kekurangan gizi.