Integrasikan Transportasi dan Rencana Tata Ruang Kota

JAKARTA - Pengembangan sistem jaringan transportasi umum harus terintegrasi dengan rencana tata ruang kota untuk memacu pembangunan Jakarta sebagai pusat ekonomi setelah tidak lagi menjadi ibu kota. "Sistem jaringan transportasi publik harus terintegrasi dengan rencana tata ruang kota dan arah perkembangan kota sehingga saling terhubung dan mendukung," kata pengamat tata kota Nirwono di Jakarta, Senin (16/10).

Menurut dia, tujuan integrasi transportasi publik untuk memudahkan gerakan mobilitas penumpang serta pergantian moda angkutan umum saat bepergian.Jika perpindahan berjalan mulus dari satu moda ke moda lain, bukan tidak mungkin akan semakin membuat masyarakat tertarik naik angkutan umum.

Nirwono menjelaskan, integrasi transportasi meliputi dua aspek. Dua aspek tersebut menyangkut integrasi infrastruktur antara fasilitas perhentian angkutan seperti halte dan stasiun. Kemudian, integrasi pengelolaan moda transportasi seperti penyatuan manajemen ataupun biaya angkutan.

Lebih jauh Nirwono mengutarakan, integrasi dalam aspek biaya angkutan dapat membuat biaya perjalanan dengan transportasi umum semakin kompetitif dibanding bila masyarakat bepergian menggunakan kendaraan pribadi. Meski begitu, dia menandaskan kondisi integrasi antara transportasi publik dan rencana tata ruang Jakarta masih harus diperbaiki.

Penempatan fasilitas perhentian angkutan umum di beberapa tempat di Jakarta masih belum terintegrasi dengan pusat keramaian masyarakat. Hal ini akan menyulitkan warga yang hendak menumpang angkutan umum. "Penempatan halte, stasiun, terminal belum terintegrasi dengan permukiman dan perkantoran. Situasi demikian membuat warga masih kesulitan bepergian dari rumah ke perhentian terdekat lalu ke tempat tujuan lain," ujarnya.

Integrasi ideal

Menurut Nirwono, kondisi integrasi yang ideal, apabila warga cukup berjalan kaki dari tempat tinggalnya selama 5-7 menit untuk sampai ke perhentian angkutan umum. "Semakin mudah warga menjangkau titik transportasi dari rumah, akan membuat tambah banyak rakyat yang lebih senang menggunakan angkutan umum untuk beraktivitas sehari-hari daripada naik kendaraan sendiri," ujar Nirwono.

Apalagi bila dihitung-hitung ternyata biaya naik angkutan umum jauh lebih murah daripada naik mobil atau motor pribadi. Maka dari itu, Pemprov Jakarta perlu mengupayakan agar biaya angkutan umum harus lebih hemat dari naik mobil pribadi, apalagi lebih murah dari naik motor.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo, dalam sambutan rapat terbatas kabinet Rabu (27/9), menyerukan supaya pemangku kepentingan berusaha merealisasikan integrasi antarmoda transportasi. Penyatuan di antaranya meliputi integrasi infrastruktur dan sistem pembayarannya untuk kawasan Jabodetabek.

Selain itu, pengembangan kota Jakarta sebagai pusat ekonomi Indonesia juga selaras dengan yang direncanakan dalam RUU tentang Daerah Khusus Jakarta. Saat ini RUU tersebut telah dimasukkan sebagai Prolegnas Prioritas 2023 oleh Badan Legislasi DPR September 2023.

Sementara itu, pengamat dari Masyarakat Transportasi Indonesia, Djoko Setijowarno, mengingatkan agar pengadaan bus listrik Jakarta dipercepat. Tujuannya, untuk mendukung programelektrifikasi transportasi publik masa depan secara umum dan bagi Transjakarta,khususnya.

Dia mengusulkan, percepatan jangan hanya mengandalkan produk luar negeri, Transjakarta bisa membeli bus listrik dalam negeri. Salah satunya dari produk INKA. Produk INKA sudah teruji dalam Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Bali. Sebelumnya, Transjakarta menargetkan mampu mengoperasikan 10 ribu lebih armada bertenaga listrik pada tahun 2030.