Kepala Staf Kepresidenan Minta Pembahasan RUU Penilai Perhatikan Sosial dan Kemanusiaan

JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko meminta Rancangan Undang-Undang (RUU) Penilai segera dibahas dan memperhatikan sisi sosial dan kemanusiaan dalam penilaian.

"Kami akan dorong agar RUU Penilai dapat segera dibahas bersama DPR," kata Moeldoko dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (13/10).

Moeldoko menerima audiensi Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) Muhammad Adil Muttaqin di Gedung Bina Graha Jakarta, Jumat.

Menurut Moeldoko, profesi penilai memiliki peran penting dalam pembangunan nasional. Sebab, para penilai menjalankan mandat dari negara untuk melakukan penilaian, yang menjadi salah satu tahapan dalam pengadaan tanah, termasuk dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Dalam audiensi tersebut, Moeldoko turut menyampaikan masukan agar MAPPI terus menyempurnakan Standar Penilaian Indonesia (SPI).

"Jangan hanya menilai fisiknya saja, tetapi lihat juga aspek sosial dan kemanusiaannya; sehingga hasil penilaian dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat," katanya.

Sementara itu, Muttaqin menyampaikan RUU Penilai tidak hanya penting untuk mendukung pembangunan nasional, tetapi juga terkait dengan sektor-sektor strategis lainnya.

"Selain dalam pengadaan tanah, MAPPI juga terlibat dalam pengembangan dan penguatan sektor keuangan," kata Mutaqqin.

Muttaqin menyebutkan keberadaan payung hukum tersebut bermanfaat dalam pengembangan profesi penilai, sehingga peran penilai dalam pembangunan dapat terus dimaksimalkan.