Junta Niger Usir PBB dari Niamey, Dianggap Halangi Pengakuan Internasional

NIAMEY - Para pemimpin militer Niger memerintahkan koordinator PBB untuk meninggalkan negara itu dalam waktu 72 jam. Mereka badan dunia tersebut karena menghalangi pengakuan internasional terhadap rezim pasca kudeta.

Perintah pengusiran itu dikeluarkan sehari setelah Amerika Serikat menghentikan bantuan lebih dari 500 juta dolar AS kepada Niger dan ketika Prancis mulai menarik pasukannya setelah diusir oleh junta Niger.

Kementerian Luar Negeri Niger mengatakan dalam sebuah pernyataan bertanggal 10 Oktober yang dilihat AFP pada hari Rabu (11/10), pemerintah mengusir Louise Aubin, koordinator kemanusiaan dan residen PBB, dan memerintahkannya "untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk meninggalkan Niamey dalam waktu 72 jam".

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres sangat menyesali perintah tersebut, kata juru bicaranya Stephane Dujarric, membenarkan bahwa Aubin telah diberi waktu 72 jam untuk pergi dari Niger.

Dujarric mengatakan keputusan tersebut akan mengganggu pekerjaan PBB di Niger. Namun ia menegaskan kembali "komitmen PBB yang tak tergoyahkan untuk tetap tinggal dan memberikan bantuan bagi masyarakat di Niger melalui operasi kemanusiaan yang berkelanjutan".

Aubin, seorang warga Kanada, diangkat untuk pekerjaan itu pada Januari 2021.

Hambatan

Pada Sidang Umum PBB bulan lalu di New York, para pemimpin militer Niger menyebutkan "hambatan" menghalangi mereka "berpartisipasi penuh dan menyeluruh" dalam pertemuan tersebut.

Bakary Yaou Sangare, yang sebelum kudeta adalah duta besar Niger untuk PBB dan sekarang menjadi menteri luar negerinya, adalah wakil yang dipilih para pemimpin baru untuk majelis tersebut.

Namun, menurut sumber diplomatik, ada juga permohonan dari pemerintah terguling untuk mewakili Niamey.

Karena persaingan kredensial, masalah tersebut ditunda dan tidak ada perwakilan dari Niger dimasukkan ke dalam daftar pembicara.

Sangare tidak berpidato di Majelis Umum.

Sebelumnya, para pemimpin kudeta di Niger mengatakan "tindakan durhaka" yang dilakukan Sekjen PBB "kemungkinan akan melemahkan upaya apa pun untuk mengakhiri krisis di negara kita".

Pada Desember, negara tetangga Burkina Faso mengusir koordinator PBBnya sendiri, dan para pemimpin militer di sana mempermasalahkan keputusan PBB untuk menarik staf yang tidak penting dari ibu kota.