Semua Pihak Harus Dukung Penguatan KPK Berantas Korupsi

JAKARTA - Semua pihak diharapkan untuk mendukung penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia. Pemerintah juga harus memberikan dukungan agar KPK bekerja secara independen, profesional, transparan, dan akuntabel.

"Dengan sangat hormat, kami sampaikan agar Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan memberikan dukungan penuh kepada KPK untuk bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel," kata Ketua Umum Gerakan Selamatkan Negeri Diah Warih Anjari dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (8/10).

Diah mengemukakan hal itu ketika menanggapi beredarnya pemberitaan yang menulis tentang tekanan terhadap pimpinan KPK saat mengungkap kasus korupsi di Kementerian Pertanian. "Jelas ada indikasi pelemahan fungsi-fungsi KPK, berikut para komisionernya," ujarnya

Menurut dia, pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin lewat aparat penegak hukum tidak berkompromi dengan praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta pencucian uang dan penyelewengan wewenang aparatur sipil negara (ASN).

"Praktik-praktik KKN, pencucian uang, dan memperkaya diri sendiri karena jabatan menjadi musuh bersama," tegasnya.

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri dilaporkan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK atas pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku terkait dengan dugaan pertemuan dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), Jumat (6/10). Pihak pelapor berasal dari sebuah komite mahasiswa.

Laporan itu berdasarkan foto pertemuan antara Firli dan SYL beredar luas. Firli yang mengenakan setelan olahraga terlihat berbincang dengan SYL yang memakai kemeja lengan pendek bercorak hitam putih. Terlihat jagung rebus dan teh menemani obrolan mereka.

Pertemuan keduanya terjadi bersamaan dengan Firli yang tengah bermain bulu tangkis di Mangga Besar, Jakarta Pusat. Kedua nama ini menjadi perbincangan publik setelah ramai pemberitaan mengenai laporan dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK terkait dengan kasus dugaan korupsi di Kementan.

Laporan itu tengah diselidiki oleh Polda Metro Jaya. Dalam konferensi pers, Kamis (5/10) malam, Firli pun membantah telah melakukan pemerasan terkait penanganan kasus dugaan korupsi di Kementan.

Ahli hukum tata negara Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) Isharyanto sepakat bila independensi lembaga negara terjaga.

Ia berpendapat bahwa adanya gangguan-gangguan terhadap independensi lembaga negara menjadi ancaman serius, tidak saja pada lembaga terkait, tetapi dengan hal yang lebih besar lagi, yakni demokrasi di Indonesia.

Banyak Orang

Sementara itu, mantan atlet bulu tangkis Nasional, Eddy Hartono dan Trikus Heryanto mengungkapkan pertemuan antara Ketua KPK Firli Bahuri dan SYL di GOR Badminton Jakarta bukan berlangsung tertutup, tetapi banyak orang, termasuk dirinya.

"Bukan foto berdua, melainkan ramai-ramai," kata Eddy Hartono dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.