Penanganan 'Stunting' Dianggap Belum Komperehensif

JAKARTA - Pemerintah dinilai belum sungguh-sungguh menangani masalah stunting secara komprehensif. Sebab, intervensi stunting harus dilakukan per kasus, yakni by name by address, bukan berdasarkan angka.

DPR RI menanyakan metodologi pemerintah menangani masalah gizi buruk. Sebagaimana yang diklaim pemerintah berhasil menurunkan angka stunting menjadi 21,6 persen pada 2022 dari angka sebelumnya 37 persen.

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI di Gedung DPR RI, Senayan, pekan lalu, menyatakan metodologi yang digunakan pemerintah tidak tepat karena angka stunting yang diperoleh melalui data sampling. Bukan pengukuran secara langsung kepada bayi balita, sebagaimana yang biasa dilakukan selama ini di posyandu.

Dia menambahkan pengukuran secara langsung tersebut penting untuk mengetahui perkembangan anak stunting yang sudah dilakukan intervensi.

"Kemudian yang kedua, diksi penggunaan kata penurunan, kita memahami yang diturunkan itu orang sudah mengalami stunting bayi balita dengan intervensi turun begitu. Tetapi, yang mereka klaim remaja putri dikasih tablet tambah darah, ibu hamil dikasih tablet tambah darah. Kemudian, itu dihitung sebagai sampling yang bisa diklaim sebagai penurunan stunting. Itu kan sudah misleading gitu yah, sudah cacat berpikir," jelas Netty dikutip dari laman resmi DPR RI, Senin (2/10).

Lebih lanjut, Netty juga menegaskan penanganan stunting bukan hal yang sepele, karena perlu tim ahli dengan menggunakan antropometri kit atau alat ukur dimensi tubuh anak untuk mengetahui status gizinya.

Untuk itu, dirinya mendorong pemerintah mengintegrasikan data antardaerah dengan pusat sebagai kunci menurunkan prevalensi stunting yang holistik dan tepat sasaran. Apalagi penanganan stunting dilakukan oleh 19 Kementerian dan lembaga dan menjadi isu prioritas nasional.

Pangan Lokal

Sementara itu, anggota Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina, mengatakan penanganan stunting harus dilakukan secara masif dan gerilya. Karena itu, harapan pemerintah untuk menurunkan stunting hingga 14 persen pada 2024 bisa tercapai.

Dia mengatakan setidaknya ada 19 kementerian dan lembaga terlibat dalam penanganan stunting. Karena itu, diperlukan integrasi data secara terpadu dan menyeluruh agar tepat sasaran.

"Dari beberapa Kementerian Lembaga kan sudah ada tupoksi masing-masing sudah diberikan anggaran. Harapan kita adalah dengan adanya penekanan yang diminta pemerintah, kita ingin bergerak secara masif dan gerilya," kata Arzeti.

Dia mengatakan penanganan stunting perlu dilakukan multisektor, termasuk pelibatan masyarakat. Karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah dengan elemen masyarakat. Dia mencontohkan, di daerah pemilihannya Jawa Timur yang memberdayakan kelompok ibu-ibu sebagai kader pemerintah untuk menyosialisasikan stunting secara door to door.

Dalam kesempatan lain, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Awan Santosa, berharap agar pemerintah menggalakkan pengembangan pangan lokal.

Dia mengatakan masalah stunting juga bisa ditekan dengan penggunaan pangan lokal yang minim kandungan zat kimia karena dikelola secara natural.