BPDPKS Dorong Masyarakat Sultra Kembangkan UMKM Sawit

JAKARTA - Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat (Aspekpir) berkolaborasi mengenalkan dan mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) berbasis kelapa sawit kepada masyarakat Sulawesi Tenggara (Sultra).

Kepala Divisi UKMK BPDPKS Helmi Muhansyah mengatakan, untuk mendorong hal tersebut pihaknya menggelar FGD yang menghadirkan petani kelapa sawit plasma yang tergabung dalam kelembagaan sawit, baik Kelompok Tani maupun Koperasi Petani Kelapa Sawit, dari empat daerah penghasil sawit di Sultra yakni Kabupaten Konawe Selatan, Konawe Utara, Konawe, dan Kolaka Timur.

Kegiatan ini merupakan salah satu upaya BPDPKS untuk mempromosikan kebaikan-kebaikan sawit serta dalam rangka menghadapi kampanye-kampanye negatif tentang sawit bersama Aspekpir Indonesia.

"BPDPKS menjalankan kebijakan pemerintah dalam program pengembangan sawit berkelanjutan," kata Helmi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (26/9).

Helmi menjelaskan, kinerja sektor kelapa sawit pada Agustus 2023 berdasarkan berita resmi Badan Pusat Statistik (BPS) pada 15 September 2023 menyebutkan nilai ekspor kelapa sawit (HS 1511) mencapai 2,40 miliar dolar AS atau setara dengan Rp36,9 triliun dengan kurs 15.400 per dolar AS.

Helmi mengutip pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo saat HUT ke-78 Kemerdekaan RI pada 16 Agustus 2023 yang menyampaikan hilirisasi tidak hanya pada komoditas mineral, tapi juga non-mineral seperti sawit dengan mengoptimalkan kandungan lokal, bermitra dengan UMKM, bermitra dengan petani, sehingga manfaatnya terasa langsung bagi Masyarakat.

"Kami mengharapkan, FGD tidak selesai di tempat acara saja, tetapi dapat menghasilkan rencana aksi yang dapat dilaksanakan oleh peserta nantinya. Oleh karena itu, melalui FGD UKMK Sawitku Hebat ini, diharapkan dapat menghasilkan aksi nyata dalam membangun UKMK pekebun sawit," katanya.

Sementara Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Asrun Lio M mengatakan, potensi pengembangan kelapa sawit memiliki peluang sangat besar karena didukung oleh potensi sumber daya alam dan respons masyarakat baik terhadap pengembangan kelapa sawit.

"Saat ini telah dilakukan berbagai upaya pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam pengembangan kelapa sawit mulai dari pelaksanaan PIR Bun, PIR Trans, kredit koperasi primer anggota, program revitalisasi perkebunan hingga saat ini melalui BPDPKS," katanya.

Di sisi lain, kata Asrun, selama tiga tahun terakhir, Pemprov Sultra telah memberikan bantuan benih sebanyak 160.000 batang untuk 1.000 hektare sawit. Ia mengajak petani sawit anggota Aspekpir Indonesia untuk mengembangkan kelapa sawit dengan memperhatikan dan mengedepankan kelestarian lingkungan dengan kondisi sosial kemasyarakatan dan berkordinasi dengan pemerintah daerah setempat.

Ketua Umum Aspekpir Indonesia Setiyono menjelaskan, jika program ini untuk mendorong kemampuan masyarakat, khususnya petani sawit anggota Aspekpir dalam mengembangkan sektor hilir kelapa sawit dan pemanfaatan limbahnya sehingga mampu menghasilkan produk bernilai ekonomi tinggi.

"Kami berharap mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang manfaat dan peran penting komoditas kelapa sawit bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia sehingga akan menambah dukungan masyarakat terhadap industri dan kebijakan sawit nasional," katanya.

Menurut dia, sawit dan produk turunannya adalah komoditas tanaman perdagangan terpenting bagi Indonesia sehingga perlu meningkatkan dukungan masyarakat yang lebih luas terhadap keberadaan dan manfaat sawit bagi perekonomian nasional, salah satunya melalui FGD ini.

"FGD ini harus memperkuat kelembagaan koperasi kelapa sawit, khususnya koperasi anggota Aspekpir Indonesia, melahirkan usahawan-usahawan dan industriawan berbasis usaha perkebunan kelapa sawit dan mengenalkan aneka produk turunan maupun olahan kelapa sawit yang dapat dipasarkan melalui pusat penjualan produk kelapa sawit Aspekpir atau website khusus yang dibuat untuk itu," katanya.