ADB Beri Pinjaman US$500 Juta Dukung Pembangunan Indonesia

JAKARTA - Asian Development Bank (ADB) atau Bank Pembangunan Asia memberikan pinjaman senilai 500 juta dollar AS untuk menunjang agenda pembangunan dan prioritas reformasi Indonesia dalam menciptakan lingkungan yang mendukung investasi, mengurangi hambatan perdagangan, dan meningkatkan skala dunia usaha.

"Reformasi kebijakan di bawah program ini akan membantu Indonesia menarik lebih banyak investasi, termasuk dalam usaha yang hijau dan berkelanjutan, mengurangi hambatan perdagangan, serta memberdayakan usaha lokal," kata Direktur ADB untuk Indonesia, Jiro Tominaga, di Jakarta, Senin (25/9).

Subprogram yang kedua dari tiga subprogram pada Program Daya Saing, Modernisasi Industri, dan Percepatan Perdagangan (CITA/ Competitiveness, Industrial Modernization, and Trade Acceleration Program) itu melanjutkan dari keberhasilan subprogram pertama yang disetujui pada Oktober 2021.

Strategi Kemitraan

CITA sejalan dengan Visi Indonesia 2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, serta merupakan bagian penting dari strategi kemitraan negara Indonesia oleh ADB, 2020-2024, terutama jalur strategis untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat ketangguhan iklim.

Agar dapat mencapai status penghasilan tinggi pada 2045, Jiro Tominaga menuturkan pemerintah mengantisipasi bahwa produk domestik bruto Indonesia harus tumbuh setidaknya 6 persen setiap tahun, jauh di atas rata-rata prapandemi sebesar 5,3 persen," ujarnya.

"Kemajuan Indonesia sudah baik dalam pemulihan dari pandemi Covid-19, tetapi reformasi struktural yang sedang berjalan tetap diperlukan guna meningkatkan potensi pertumbuhannya dengan menstimulasi investasi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan iklim usaha, dan perdagangan," ujarnya.

Pemerintah Indonesia telah mengambil serangkaian tindakan untuk meningkatkan iklim investasi, seperti yang disepakati berdasarkan subprogram 2. Persetujuan izin usaha telah dibuat lebih cepat melalui pembaruan pada online single-submission, pendekatan berbasis risiko yang mengintegrasikan proses-proses nasional, daerah, dan kementerian.

Selain itu, untuk menarik lebih banyak investasi dan mendukung transisi Indonesia menuju perekonomian rendah karbon, pemerintah memperdalam reformasi subprogram 1 dan, di antaranya mempromosikan investasi pada efisiensi energi.