Presiden Larang Aparat Bertindak Represif ke Masyarakat

JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) secara tegas meminta aparat keamanan tidak bertindak represif kepada masyarakat, khususnya berkaitan dengan proyek strategis nasional.

"Ini selalu saya ingatkan jangan malah menggunakan pendekatan-pendekatan yang represif kepada masyarakat," kata Jokowi dalam arahannya pada acara Pembukaan Sewindu Proyek Strategis Nasional (PSN) 2023 di Jakarta, Rabu (13/9).

Pernyataan Presiden itu menyoal proyek-proyek strategis nasional yang terhambat masalah. Jokowi menginginkan masyarakat senang jika ada ganti untung yang diberikan oleh Pemerintah. "Ganti untung karena harga yang diberikan adalah harga yang terbaik. Berulang kali saya tekankan bahwa PSN ini tujuannya adalah memberi manfaat untuk rakyat, bukan justru sebaliknya menderitakan masyarakat," tegasnya.

Salah satu proyek yang dicermati Presiden adalah proyek di Pulau Rempang, Kepulauan Riau. Presiden mengaku sampai menelepon Kapolri tengah malam terkait dengan masalah tersebut. "Saya sudah sampaikan urusan yang di Rempang. Tadi malam, tengah malam saya telepon Kapolri. Ini hanya salah komunikasi saja, di bawah salah mengomunikasikan saja. Diberi ganti rugi, diberi lahan, dan diberi rumah, tetapi mungkin lokasinya belum tepat. Itu yang harusnya diselesaikan. Masa urusan begitu harus sampai presiden?" ujarnya.

Apabila ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan di lapangan, menurut Presiden, semestinya segera melaporkan ke direktorat atau menteri terkait. "Jangan kalau ditanya siap Pak. Gimana? 'Beres Pak'. Beres, beres. 'Aman Pak'. Aman, aman. Nanti begitu terakhir, 'mohon maaf Pak belum selesai Pak', nah. 'Tidak bisa selesai Pak', nah," kata Presiden.

Dikatakan pula bahwa semua persoalan sejatinya dapat ditemukan solusi apabila sudah dibawa dalam rapat. "Biasanya kita itu kalau sudah ada masalah, dengan menteri-menteri, dengan Kapolri, dengan Panglima, rapatkan, sudah ketemu, selesai masalah. Ketemu solusinya setiap masalah," jelasnya.

Hindari Bentrokan

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani juga mengimbau penanganan aksi massa oleh aparat di Pulau Rempang, seharusnya mengedepankan pendekatan secara humanis dan persuasif terhadap warga. "Sekalipun ada penolakan dari masyarakat, semestinya tidak perlu ada tindakan represif. Seharusnya, aparat bisa lebih humanis dan bersifat persuasif untuk berdialog bersama warga," kata Puan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, beberapa hari lalu.

Dia menilai pendekatan humanis dan persuasif dalam pembebasan lahan di Rempang-Batam perlu dilakukan untuk menghindari bentrokan dan perlawanan yang berpotensi berakhir dengan korban.

Menurut dia, adanya penolakan dalam pembangunan merupakan suatu hal yang biasa terjadi sehingga penolakan-penolakan tersebut sepatutnya disikapi dengan cara-cara kemanusiaan dan bersifat persuasif. "Apalagi jika pembangunan ini demi peningkatan perekonomian rakyat, maka jangan sampai merugikan rakyat," ucapnya.

Dia menyebut apabila terjadi kericuhan pun seharusnya aparat menggunakan pendekatan lain, dan belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa penggunaan gas air mata bisa berdampak fatal. "Apalagi gas air mata digunakan di tengah lingkungan yang banyak warga dan siswa sekolah. Pastinya membuat para warga dan anak-anak ketakutan. Suasana menjadi sangat mencekam karena ada letupan tembakan di tengah bentrok," ujarnya.

Termasuk lanjut dia, apabila aparat menemui adanya tindakan pidana yang dilakukan silakan diproses secara hukum. "Tapi bukan berarti langkah represif aparat dibenarkan. Apalagi penggunaan gas air mata memiliki efek yang membahayakan bagi kesehatan, khususnya terhadap anak-anak," ucap dia.

Selain itu, Puan mengingatkan pentingnya kajian sosial budaya sebab erat kaitannya dengan keberadaan masyarakat adat Pulau Rempang yang berusaha mempertahankan ruang hidup mereka di lokasi hingga hari ini.

Terakhir, Puan berharap persoalan bentrok atas pembangunan Rempang Eco City itu pada akhirnya dapat menemukan jalan terbaik untuk semua pihak.