Subsidi Diteruskan, Bupati Tulungagung Pastikan Program Bus Sekolah Gratis Berlanjut

Doc: ANTARA/Joko Pramono

Ket. Petugas membersihkan unit bus sekolah milik Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Rabu (6/9/2023).

Tulungagung - Subsidi diteruskan, Bupati Tulungagung, Jawa Timur, Maryoto Birowo memastikan program bus sekolah gratis terus dilanjutkan hingga akhir tahun kendati anggaran subsidi yang bersumber dari APBD saat ini menipis.

"Program (bus sekolah gratis) ini sudah menjadi komitmen pemerintah. Jadi harus dilaksanakan," kata Maryoto di Tulungagung, Rabu.

Ia mengakui saat ini pelaksanaan program itu terkendala anggaran.

Namun hal itu bukan alasan untuk membatasi apalagi menghentikan program yang sudah dirasakan manfaatnya oleh siswa dan orang tua siswa tersebut.

"Untuk anak sekolah, hendaknya tidak hanya diantar tapi juga dijemput," kata Maryoto.

Maryoto mengatakan pihaknya akan tetap mengalokasikan tambahan anggaran untuk layanan bus sekolah gratis itu.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung Johanes Bagus Kuncoro sebelumnya mengatakan pelaksanaan program bus sekolah gratis sempat menjadi dilema bagi pemerintah daerah.

Penyebabnya, anggaran untuk layanan bus sekolah gratis sudah habis.

"Setelah kita hitung sampai 30 Desember 2023, ternyata sisa anggaran kita tinggal Rp20 juta," kata Bagus.

Apabila layanan penjemputan siswa sekolah dilanjutkan, lanjut dia, risikonya akan menjadi hutang yang ditanggung dinas perhubungan.

Agar layanan tersebut tetap berjalan, pihaknya mencoba mengajukan tambahan anggaran dalam perubahan anggaran keuangan (PAK/APBD-P) melalui sekretaris daerah selalu Ketua Tim TAPD.

Masalahnya, menurut Bagus hingga rapat paripurna pengesahan PAK atau APBD perubahan tahun anggaran 2023 ini, pihaknya belum menerima informasi bakal menerima tambahan anggaran sekitar Rp200 juta sebagaimana pengajuan yang telah diusulkan.

Besaran anggaran yang diterima dalam APBD induk tahun anggaran 2023 untuk pengoperasian sembilan bus sekolah sebesar Rp600 juta.

Apabila dalam PAK disetujui, maka anggaran yang dikelola total menjadi Rp800 jutaan, dan cukup hingga akhir Desember 2023.