Kementerian/Lembaga Masih Doyan Belanja Produk Impor

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sebuah pidatonya belum lama ini di hadapan para menteri dan pimpinan lembaga negara serta pemerintah daerah (pemda) sangat tegas mengkritik kebijakan para pengguna anggaran yang lebih memprioritaskan belanja barang-barang impor, ketimbang membeli produk dalam negeri.

Saking marahnya, Presiden mengatakan alangkah bodohnya kebijakan membelanjakan duit yang dihimpun dari rakyat dengan susah payah baik itu dari pajak, pungutan ekspor, maupun penerimaan negara lainnya, tapi dibelanjakan produk impor. Dengan membelanjakan barang impor maka yang mendapat devisanya adalah negara lain, begitu pula tenaga kerja.

Menanggapi kerisauan Presiden terhadap jajaran birokrasi itu, pengamat ekonomi dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Esther Sri Astuti, mengatakan kegemaran impor oleh kementerian/lembaga (K/L) dipicu oleh adanya pencari keuntungan (rent seeker) dari setiap produk yang diimpor oleh oknum-oknum tersebut.

"Oleh karena itu, Presiden harus tegas untuk membatasi impor terutama produk-produk yang bisa diproduksi Indonesia sendiri, seperti pangan dan tekstil, terutama melarang impor pakaian bekas," tegas Esther.

Begitu pula dengan bahan pangan harus disetop, agar harga beli di tingkat petani tidak anjlok karena pada saat panen raya, pemerintah justru mengimpor beras.

"Padahal kan Indonesia bisa memproduksi sendiri. Banyak yang dirugikan adanya impor produk tekstil, banyak pengusaha tekstil gulung tikar," katanya.

Begitu pula dengan baja, karena selalu impor hal itu membuat PT Krakatau Steel terus merugi. Padahal seharusnya dengan pembangunan infrastruktur yang banyak, PT Krakatau steel bisa menjadi salah satu bagian supplier. Pada kenyataannya, baja banyak diimpor karena infrastruktur dibiayai dengan utang dari negara tersebut.

"Kalau pangan, sudah bukan rahasia lagi akan banyaknya mafia pangan pemburu rente yang lebih suka impor daripada mengusahakan produksi dalam negeri," kata Esther.

Sementara itu, pengamat ekonomi dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Y Sri Susilo, mengatakan Indonesia merupakan negara yang luas wilayahnya dan jumlah penduduknya banyak sehingga memiliki potensi ekonomi yang sangat kuat jika ada dukungan terhadap pengarusutamaan penggunaan produk dalam negeri terutama produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

UMKM, jelasnya, selama ini terbukti menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia dan berperan penting dalam penciptaan lapangan kerja serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

"Dukungan kepada sektor UMKM dengan memprioritaskan produk-produk mereka itu salah satu syarat utama kita dalam menghadapi tantangan global. Ini harus bergerak sekarang dengan memiliki visi jangka panjang. Sebab harus diakui, beberapa produk kita memang masih lemah," kata Susilo.

Dia mencontohkan, kebutuhan seragam Aparatur Sipil Negara (ASN). Untuk memenuhi kebutuhan seragam ASN di Yogya, UMKM di Yogya belum sanggup. Akan tetapi, untuk seragam batik, khususnya batik cap dan tulis, masih memungkinkan jika direncanakan jauh-jauh hari. Artinya, elemen perencanaan sangat penting.

"Sebab, penganggaran hari ini juga sudah direcanakan sejak tahun sebelumnya. Tapi ketika tender dadakan, ya susah memenuhi kuota seragam batik ASN. Akhirnya beli dari luar Yogya. Dalam skala lebih besar, APBN belinya bisa dari impor karena tidak bisa mengejar tenggat waktu," papar Susilo.

Produk Dalam Negeri

Dengan mendukung produk dalam negeri, dia berharap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Mengutamakan produk dalam negeri berarti memberikan kepercayaan kepada produsen lokal untuk terus berinovasi, meningkatkan kualitas produk, dan meningkatkan daya saing mereka di pasar internasional.

Di sisi lain, juga akan memberikan stimulus ekonomi yang kuat karena permintaan domestik akan meningkat dan sektor industri dalam negeri akan berkembang. "Tentu harapannya pemerintah, lembaga, dan BUMN dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk mendukung produk dalam negeri dan UMKM. Ini dapat dilakukan dengan memberikan insentif pajak kepada produsen lokal, memfasilitasi akses ke pasar, mempromosikan produk dalam negeri melalui kampanye nasional, dan memperkuat kerja sama antara sektor publik dan swasta," jelas Susilo.