Indonesia Sulit Jadi Negara Kuat kalau 'Stunting' Belum Teratasi

JAKARTA - Indonesia sulit menjadi negara yang kuat kalau persoalan stunting belum bisa teratasi dengan baik. Untuk itu, perlu pemenuhan gizi yang optimal sejak dini.

Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, di Jakarta, Senin (10/7), mengatakan edukasi perlu ditanamkan kepada para mahasiswa sehingga masalah stunting dapat diantisipasi.

Ia mengatakan guna mewujudkan mimpi itu, anak-anak muda khususnya mahasiswa, harus dibekali persiapan yang matang sehingga dapat menjadi bagian dari generasi yang unggul dan menciptakan keturunan yang berkualitas di masa yang akan datang.

Menurutnya, stunting dapat terjadi dari sejak proses kehamilan dan setelah bayi terlahir sehingga sangat dibutuhkan pemberian makanan tambahan bagi balita serta edukasi yang baik terhadap para calon orang tua.

"Oleh karena itu, maka sangat penting peran dan keterlibatan perguruan tinggi memberikan edukasi kepada mahasiswa dan masyarakat, terutama untuk memperbaiki permasalahan gizi dan anemia pada remaja," katanya.

Di sisi lain, kata dia, persoalan stunting juga tidak hanya berkaitan dengan permasalahan kesehatan saja, namun terdapat faktor lain yang berpengaruh, seperti kondisi sosial ekonomi dan perilaku masyarakat.

Berdasarkan data SSGI tahun 2022, saat ini angka prevalensi stunting di Indonesia berada di angka 21,6 persen. Angka tersebut masih harus ditekan hingga mencapai 14 persen hingga akhir 2024 sebagaimana target Presiden Joko Widodo.

Kategori Darurat

Dalam kesempatan terpisah, Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Muhammad Rizal Martua Damanik, mengajak seluruh stakeholder terkait mengerahkan segala upaya untuk menurunkan prevalensi stunting hingga mencapai target 14 persen pada 2024.

Menurut dia, Indonesia telah mengalami tren penurunan prevalensi stunting yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Namun, angka tersebut masih berada di atas ambang batas standar WHO sehingga masih berkategori darurat stunting.

Oleh karena itu, BKKBN telah menetapkan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia tahun 2021-2024.

"Aksi akan memprioritaskan pada penyediaan data keluarga berisiko stunting, pendampingan keluarga berisiko stunting, pendampingan semua calon pengantin, surveilans keluarga berisiko stunting, dan audit kasus stunting," katanya.

Sementara itu, Wakil Gubernur (Wagub) DIY, KGPAA Paku Alam X, dalam sambutannya mengatakan Pemprov DIY telah berkomitmen mendukung setiap upaya penanggulangan stunting, mengingat prevalensi stunting di provinsi tersebut masih 16,4 persen.

"Selaras dengan prioritas nasional, wujud konkretnya antara lain adalah kegiatan kampanye deklarasi pencegahan stunting pada tahun 2018, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Pergub DIY Nomor 92 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Stunting DIY," katanya seperti dikutip dari Antara.