Pemerintah Perlu Perkuat Intensifikasi Pertanian

JAKARTA - Pemerintah, khususnya Badan Pangan Nasional (Bapanas), diminta menghentikan wacana impor jagung untuk kebutuhan pakan ternak. Usulan peternak membuka kran impor jagung sebagai buntut dari kenaikan harga pakan tidak mesti harus diterima. Perlu cari solusi lain sebagai wujud nyata komitmen pemerintah terkait kemandirian pangan.

Direktur Program Indef, Esther Sri Astuti, sangat menyayangkan wacana importasi jagung tersebut. Menurutnya, Indonesia mempunyai potensi besar dalam produksi jagung. "Masa, jagung saja kita harus impor. Padahal kalau mau serius mengupayakan swasembada pangan dalam hal ini jagung, saya rasa mampu," tegas Esther pada Koran Jakarta, Rabu (5/7).

Dari sejumlah riset, dia menyampaikan permasalahan pertanian selama ini meliputi produktivitas rendah disebabkan kurangnya pupuk, ketidaktahuan merawat secara benar, lahan tak luas, sarana prasarana kurang, teknologi pertanian kurang, modal kurang, harga pada saat panen rendah.

"Solusinya juga sudah jelas, yakni harus perbanyak produksi pupuk, dan sarana prasarana, usahakan bibit unggul dan teknologi pertanian serta program penyuluhan diperbanyak," ungkapnya.

Selain itu, lanjutnya, pemerintah perlu menggandeng perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) serta sektor swasta (perusahaan) untuk membantu penguatan capacity building dan menciptakan varietas unggul, menyediakan dana berupa corporate social responsibility (CSR). Dengan demikian, petani dapat meningkatkan produktivitas mereka.

"Sayangnya, upaya swasembada pangan belum serius karena ada banyak rent seeker (pemburu rente, red)," tegasnya.

Senada, Kepala Pusat Pengkajian dan Penerapan Agroekologi Serikat Petani Indonesia (SPI), Muhammad Qomarunnajmi, menolak importasi jagung. Menurutnya, impor tak bisa menjadi solusi jangka panjang kendati anggota SPI mencakup peternak dan konsumen jagung.

Dia mengatakan tren peningkatan kebutuhan jagung dan pangan yang lain mesti diiringi dengan peningkatan produktivitas. "Perlu dukungan kebijakan untuk disiminasi teknologi peningkatan produktivitas," tandasnya.

Dia mengungkapkan beberapa praktik baik di lapangan, yang terbukti bisa meningkatkan produksi, bahkan sampai 50 persen perlu dikembangkan dengan menyelenggarakan sekolah lapang untuk peningkatan kapasitas petani.

Neraca Defisit

Seperti diketahui, Bapanas merespons usulan peternak unggas supaya keran impor jagung segera dibuka. Peternak khawatir harga pakan kian meroket. Ini didasari oleh pasokan jagung yang diprediksi defisit pada semester II-2023.

Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, menyampaikan untuk bisa melakukan impor diperlukan analisis dalam neraca pangan komoditas. "Bila hitungan neracanya minus, pengadaan luar negeri bisa sebagai alternatif," ujar Arief.

Data prognosa neraca jagung bulanan diperkirakan defisit pada Juli-Desember 2023. Pada Juli 2023, diperkirakan neraca jagung mengalami defisit 143.341 ton, pada Agustus 2023 defisit 34.059 ton, pada September 2023 defisit 139.091 ton, pada Oktober 2023 defisit 136.938 ton, pada November 2023 defisit 95.541 ton, dan pada Desember 2023 defisit 280.062 ton.

Di dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 125/2022, jagung merupakan komoditas pokok yang diatur ketersediaannya sebagai cadangan pangan pemerintah (CPP) bersama beras dan kedelai.