Mantap, Usulan Indonesia Soal Keimigrasian Disambut Positif Asean+3

Doc: ANTARA/KBRI Beijing

Ket. Para delegasi Indonesia foto bersama di sela-sela Forum Tingkat Tinggia Asean Plus Three terkait Kebijakan Kemigrasian di Beijing, Tiongkok, pada 26-28 Juni 2023.

Beijing - Mantap, usulan Indonesia dalam Forum Tingkat Tinggi Asean+3terkait Tata Kelola Keimigrasian mendapatkan sambutan positif dari para delegasi negara lain, kataAtase Imigrasi KBRI Beijing Raden Fitri Saptaji.

Dalam forum yang digelar di Beijing, Tiongkok, pada 26-28 Juni 2023 tersebut, Direktur Kerja Sama Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM RI Heru Tjondro mengusulkan penguatan kerja sama dengan mitra dalam dan luar negeri serta organisasi internasional.

"Kerja sama tersebut mutlak diperlukan karena tidak ada satu negara mana pun dapat bekerja sendiri dalam mengatasi persoalan dan tantangan terkait isu-isu keimigrasian," kata Fitri, Jumat.

Menurut dia, dalam pertemuanAsean Plus Three, Indonesia mengusulkan penguatan kerja sama pertukaran informasi dan pelatihan di bidang keimigrasian.

"Kami juga memaparkan beberapa tantangan di bidang keimigrasian," ujar Fitri yang turut mendampingi Heru Tjondro selaku ketua delegasi Indonesia di forum tersebut.

Beberapa ancaman dan tantangan itu adalah konflik di wilayah tertentu yang menyebabkan masyarakatnya berpindah ke negara lain, teroris asing, pergerakan manusia secara ilegal melalui laut, penyelundupan manusia, perdagangan manusia, perdagangan organ manusia, dan kejahatan lintas-negara.

Dalam forum yang diikuti delegasi dari negara-negara anggota Asean ditambah Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan tersebut, delegasi Indonesia menyampaikan beberapa kebijakan keimigrasian.

Di antara kebijakan itu adalah penerapan visa kedatangan (VoA) untuk 92 negara, bebas visa bagi sembilan negara anggota Asean dan Timor Leste, visa rumah kedua, dangolden visa.

"Kebijakan ini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, investasi, perdagangan, dan bisnis," kata Fitri.

Para peserta forum mendukung dan menyambut positif usulan Indonesia tersebut.

Wakil Menteri Keamanan Publik sekaligus Komisioner Badan Imigrasi Nasional Tiongkok Xu Ganlumenekankan pentingnya membangun pemahaman bersama terkait migrasi internasional.

"Peningkatan kapasitas personel melalui pelatihan di bidang pengaturan keimigrasian juga perlu," kata Xu menambahkan.