Menkeu: Realisasi Manfaat Pensiun Naik Jadi Rp58,1 Triliun per April 2023

Doc: ANTARA/Sanya Dinda

Ket. Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers daring, di Jakarta, Senin (22/5/2023).

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan realisasi manfaat pensiun per April 2023 meningkat 5,2 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy) menjadi Rp58,1 triliun dari Rp55,3 triliun.

"Pembayaran manfaat pensiun meningkat karena peningkatan jumlah penerima pensiun terutama pensiunan daerah dari sekitar 1,9 juta menjadi 2,1 juta," ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa bulan Mei 2023 yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin (22/5).

Realisasi manfaat pensiun tersebut diberikan melalui PT Taspen (Persero) senilai Rp50,8 triliun atau tumbuh 5,4 persen (yoy) serta PT Asabri Rp7,3 triliun atau naik 3,8 persen (yoy).

Sri Mulyani menjelaskan manfaat pensiun tersebut merupakan bagian dari realisasi belanja non kementerian/lembaga (k/l) April 2023 sebesar Rp265 triliun, yang mendukung stabilisasi dan pemulihan ekonomi.

Selain manfaat pensiun, belanja non k/l turut digelontorkan melalui subsidi yang mencapai Rp62 triliun meliputi subsidi energi Rp42,2 triliun dan subsidi non energi Rp19,9 triliun.

Realisasi subsidi tersebut dimanfaatkan antara lain untuk bahan bakar minyak (BBM) sebanyak 4,39 juta kiloliter, LPG 3 kilogram sebanyak 2 juta metrik ton, listrik bersubsidi kepada 39,2 juta pelanggan, serta subsidi bantuan uang muka perumahan untuk 50,3 ribu unit.

Bendahara Negara itu menambahkan belanja non k/l berupa pula kompensasi untuk pembayaran kewajiban pemerintah atas penugasan penyediaan pasokan BBM dan listrik dalam negeri.

Realisasi kompensasi tersebut mencapai Rp33,8 triliun yang terdiri dari pembayaran sebagian dana kompensasi jenis BBM tertentu (JBT) minyak solar tahun 2022 PT Prima Power Nusantara (PPN) sebesar Rp24,5 triliun.

Kemudian, meliputi pula pembayaran dana kompensasi JBT minyak solar tahun 2022 PT AKR Corporindo Rp300 miliar dan pembayaran sebagian kekurangan dana kompensasi listrik tahun 2022 sebesar Rp9 triliun.*