Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Konflik Sudan Berkepanjangan, PBB: Kedua Belah Pihak Tak Hargai Norma Perang

📅 Selasa, 23 Mei 2023, 16:00 WIB | Oleh: Tim Penulis
Konflik Sudan Berkepanjangan, PBB: Kedua Belah Pihak Tak Hargai Norma Perang Doc: sudantribune
Ket. Volker Perthes, Utusan Khusus PBB untuk Sudan (UNITAMS).

PBB - Utusan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Sudan Volker Perthes mengatakan bahwa pihak-pihak yang bertikai di Sudan melanjutkan pertempuran tanpa menghormati hukum dan norma perang.

"Tanggung jawab pertempuran itu ada di tangan mereka yang mengobarkannya setiap hari, yaitu kepemimpinan kedua pihak yang memilih menyelesaikan konflik mereka di medan perang daripada di meja (perundingan)," kata Perthes dalam pengarahan di Dewan Keamanan PBB, Senin (22/5).

"Keputusan merekalah yang menghancurkan Sudan, dan mereka bisa mengakhirinya," ujar dia, menambahkan.

Selama berminggu-minggu, Sudan dilanda konflik antara tentara dan kelompok paramiliter Pasukan Dukungan Cepat (RSF).

Kekerasan telah mengakibatkan lebih dari 700 korban tewas, 190 anak dan 6.000 orang terluka, serta kehancuran infrastruktur di negara Afrika tersebut.

Lebih dari satu juta orang telah mengungsi, lebih dari 840.000 di antaranya mencari perlindungan di daerah pedesaan dan negara bagian lain, sementara 250.000 orang lainnya telah melintasi perbatasan Sudan, menurut PBB.

"Etnisisasi yang berkembang dari konflik berisiko membawa negara itu ke dalam konflik berkepanjangan, dan berdampak ke kawasan," kata Perthes, memperingatkan.

Pertempuran sejak 15 April 2023 itu dipicu oleh ketidaksepakatan di antara kedua belah pihak mengenai integrasi RSF ke dalam angkatan bersenjata, yang menjadi syarat utama dari perjanjian transisi Sudan dengan kelompok-kelompok politik.

Sudan tidak memiliki pemerintahan yang berfungsi sejak Oktober 2021, ketika militer membubarkan pemerintahan transisi Perdana Menteri Abdalla Hamdok dan mengumumkan keadaan darurat, sebuah langkah yang dikecam oleh kekuatan politik sebagai "kudeta".

Masa transisi, yang dimulai pada Agustus 2019 setelah penggulingan Presiden Omar al-Bashir, dijadwalkan berakhir dengan pemilu pada awal 2024.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Pasar Eropa Terbuka Lewat IEU-CEPA, Industri Tekstil Indonesia Punya Peluang Baru
    Artikel yang sangat mencerahkan. Sepakat dengan pandangan Kadin ...
  • Produksi Kapal Baru RI Melonjak 251 Persen, Menperin: Negara Maritim Jangan Kalah di Laut Sendiri
    Menanggapi lonjakan produksi kapal baru hingga 251 persen ...
  • Bidik Transformasi Industri Indonesia, Danantara Gelar Forum Teknologi dan Investasi Global
    Fokus Danantara pada industrialisasi inovasi dalam forum DTIIF ...
  • Produksi Dipangkas 50 Persen, Industri Keramik Terancam Lumpuh Gara-Gara Gas!
    Membaca kondisi industri keramik yang terpaksa memangkas kapasitas ...
  • Gelombang Tsunami Setinggi 18 Meter Mengancam Pantai Selatan Kebumen
    Membayangkannya saja sudah bikin takut. Apalagi ada keluarga ...
Advertisement
Homedec Detail Sidebar
pasang iklan di koran jakarta
Megapolitan
Daftar Lokasi Samsat Kelili...
Luar Negeri
Pentagon Tutup Mulut soal E...
Megapolitan
Urus SIM Tak Repot Lagi, Ad...
Daerah
Pemulihan sawah pascabencan...
pasang iklan di koran jakarta
Advertisement
Sabet 14 Medali Sehari, Indonesia Makin Kokoh di 9 Besar Asian Para Games 2026

Sabet 14 Medali Sehari, Indonesia Makin Kokoh di 9 Besar Asian Para Games 2026

23 Oct 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.