Antisipasi Kebakaran Hutan, Sumsel Prioritaskan Pengawasan Lahan Tidak Produktif Cegah Karhutla

Palembang - Antisipasi kebakaran hutan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memprioritaskan pengawasan terhadap lahan-lahan tidak produktif sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kebakaran seiring prediksi cuaca panas sepanjang hingga akhir tahun ini.

Gubernur Sumsel Herman Deru, di Palembang, Rabu, mengatakan hal tersebut dikarenakan sebagian besar titik panas yang terdeteksi melalui pemantauan satelit timbul di lahan-lahan mineral yang tidak produktif atau terlantar.

Di atas lahan tidak produktif itu, tim monitoring penanggulangan bencana Sumsel mencatat setidaknya sejak Januari hingga 17 Mei 2023 ini telah terpantau sebanyak 550 titik panas.

Jumlah sebaran titik panas itu meningkat diketahui sebelumnya pada periode yang sama di bulan Maret 2023 yang terpantau hanya sebanyak 91 titik panas dan April 300 titik panas.

Dari 17 kabupaten kota, jumlah titik panas terbanyak terpantau berada di wilayah Kabupaten Musi Rawas (48 titik panas) dan Musi Rawas Utara (33 titik panas) selebihnya rata-rata 11-20 titik panas.

"Merespons hasil pantauan itu maka pengawasan lahan terlantar tentu jadi prioritas yang diketahui pula sebagian besar merupakan lahan mineral," kata dia.

Menurutnya, meningkatnya jumlah sebaran titik panas tersebut dikhawatirkan semakin meluas seiring cuaca panas yang berlangsung beberapa pekan ini. Bahkan, BMKG memprediksi musim panas akan berlangsung hingga akhir tahun atau pada puncaknya di Oktober 2023 atas adanya fenomena badai El-Nino.

Untuk itu, pemerintah provinsi Sumsel saat ini pula mulai mengaktifkan pengoperasian Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) sebagai upaya menanggulangi karhutla.

Pengaktifan TMC itu dilakukan setelah Gubernur Sumsel menerbitkan surat izinnya, pada Rabu (26/4) yang kemudian diteruskan ke setiap kepala daerah di 17 kabupaten dan kota setempat.

TMC merupakan kegiatan modifikasi atau merekayasa cuaca untuk meningkatkan potensi turunnya hujan di antaranya dengan cara menyemai garam dalam jumlah besar ke awan potensial.

Potensi ini perlu dimitigasi karena akan berdampak terhadap ketersediaan air untuk pertanian, PLTA, wisata, dan dampak sosial-ekonomi seperti tahun 2015.

Selain itu, menurutnya, data yang didapatkan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI Luhut Binsar Pandjaitan saat itu karhutla mengakibatkan kekeringan tanaman padi seluas 597 ribu hektare termasuk di Sumsel.

"Kami pun telah menyiagakan sebanyak 8.518 personel gabungan terdiri dari BPBD, TNI/Polri, KLHK, segenap unsur masyarakat peduli api dan tim binaan perusahaan konsesi hutan lengkap dengan peralatan penunjang ke daerah rawan di setiap 17 kabupaten kota," ujarnya.