Illegal Fishing Dibahas di Pertemuan Internasional FAO di Bali

Doc: ANTARA/Asri Mayang Sari

Ket. Dirjen FAO Qu Dongyu menyampaikan pidato melalui pesan video saat pertemuan ke-4 Para Pihak Perjanjian FAO tentang Tindakan Negara Pelabuhan (PSMA) di Bali pada Senin (8/5/2023).

BALI - Direktur Jenderal Organisasi Pertanian dan Pangan Dunia (FAO) Qu Dongyu pada Senin secara resmi membuka pertemuan ke-4 Para Pihak Perjanjian FAO tentang Tindakan Negara Pelabuhan (PSMA) yang akan berlangsung pada 8-12 Mei di Bali.

PSMA adalah perjanjian internasional antara negara-negara pelabuhanyang bertujuan untuk mencegah, menangkal, dan memberantas aksi penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUUFishing).

Perjanjian itu secara khusus bertujuan untuk menghentikan kapal-kapal yang melakukan IUU Fishing mengakses pelabuhan, sehingga menghalangi hasil tangkapan ikan tersebut memasuki pasar.

"Perikanan tangkap berkelanjutan dan budi daya air berkelanjutan memiliki potensi besar untuk memberi makan dan menyehatkan populasi dunia yang terus bertambah dan meningkatnya permintaan akan makanan akuatik yang sehat," kata Dongyumelalui sebuah pesan video saat pembukaan pertemuan PSMApada Senin.

Dongyu menyebutkan PSMA dapat mendukung transformasi perikanan berkelanjutan di seluruh dunia. "Kita perlu terus meningkatkan upaya kolektif untuk menciptakan perikanan yang benar-benar berkelanjutan," ucapnya.

Penangkapan ikan secara ilegal, lanjut Dongyu, menjadi ancaman bagi konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya dan ekosistem laut serta mata pencaharian 600 juta orang yang bergantung pada hasil laut.

Bersama Dongyu, Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono dan Perwakilan FAO di Indonesia dan Timor Leste Rajendra Aryal turut meresmikan acara tersebut.

Pada kesempatan itu, Menteri Sakti menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk menghapuskan praktik penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur.

"Untuk itu Indonesia berkomitmen untuk menciptakan laut yang sehat dan berkelanjutan, serta meniadakan praktikIUU Fishingserta mengintensifkan penegakan hukum," kata Sakti.

Sementara itu, RajendraAryal menyoroti Indonesia sebagai salah satu penandatangan awal PSMA sejak November 2009.

"Selama bertahun-tahun, FAO telah bekerja dalam kemitraan yang erat dengan Pemerintah Indonesia dan negara-negara lain di Kawasan Asia Pasifik dalam mengembangkan dan mengelola sektor perikanan dan akuakultur, sekaligus menanggapi keadaan darurat yang berdampak pada sektor-sektor tersebut," kata Aryal.

Aryal berharap pertemuan ke-4 PSMA dapat membahas sejumlah isu utama, termasuk strategi untuk meningkatkan efektivitas PSMA danSistem Pertukaran Informasi Global (GIES).

GIES adalah alat teknologi informasi yang dikembangkan oleh FAO atas permintaan para pihak PSMA untuk berbagi informasi mengenai kebijakan negara-negara pelabuhan dan kebutuhan pengembangan kapasitas negara-negara berkembang dalam memerangiIUU Fishing.

Pertemuan ke-4 PSMA di Bali dihadiri oleh 200 lebih delegasi dari perwakilan organisasi antarpemerintah dan non-pemerintah dari seluruh dunia dan Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan yang digelar dua tahun sekali tersebut.

Sejauh ini PSMA telah diikuti oleh 75 pihak, termasuk Uni Eropa dan seluruh anggotanya.