Swasta RI Kritik AS atas Diskriminasi Subsidi Hijau untuk Bahan Mineral Kendaraan Listrik

JAKARTA - Kalangan swasta Indonesia telah mengkritik perlakuan yang tidak adil yaitu aturan pengecualian terhadap bahan mineral penting dari paket besar subsidi Amerika Serikat (AS) untuk teknologi hijau yang dirancang meredakan kekhawatiran Washington tentang dominasi Tiongkok di sektor sumber daya yang luas.

Paket penting dalam aturan itu mencakup kredit pajak untuk mobil listrik yang dibuat di Amerika Utara dan mendukung rantai pasokan baterai AS.

Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Arsjad Rasjid, baru-baru ini mengatakan Indonesia dapat memainkan peran penting dalam memenuhi permintaan kendaraan listrik dan baterai AS. Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, bahan vital untuk produksi baterai kendaraan listrik.

Dikutip dari Financial Times, pemerintah AS diperkirakan dalam beberapa minggu mendatang akan menerbitkan panduan tentang bagaimana pembuat baterai dan kendaraan listrik dapat memenuhi syarat untuk kredit pajak di bawah Undang-Undang Pengurangan Inflasi (Inflation Reduction Act/IRA), RUU iklim penting yang disahkan tahun lalu, mencakup subsidi sebesar 370 miliar dollar AS untuk teknologi energi bersih.

Tetapi, para ahli dan orang-orang yang dekat dengan negosiasi mengatakan baterai yang mengandung komponen yang bersumber dari Indonesia mungkin tetap tidak memenuhi syarat untuk kredit pajak IRA penuh karena negara tersebut tidak memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan AS dan karena perusahaan Tiongkok mendominasi industri nikelnya melalui kepemilikan usaha patungan dan tambang.

"Indonesia bekerja sama dengan perusahaan multinasional untuk membangun rantai pasokan nikel Tiongkok dan non-Tiongkok yang terpisah," kata Rasjid.

"Indonesia adalah teman baik Tiongkok dan barat. Kami memasok ke Tiongkok dan memasok ke AS dan UE. Bahkan di tambang nikel, kami harus memastikan kami memiliki portofolio Tiongkok dan non-Tiongkok," katanya.

"AS harus melihat Indonesia dan Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (Asean) sebagai alternatif dari Tiongkok," tambah Rasjid.

Berikan Kredit Pajak

IRA memberikan kredit pajak kepada perusahaan jika persentase tertentu dari nilai mineral penting dalam baterai kendaraan listrik diekstraksi atau diproses di AS atau negara mitra perdagangan bebas (Free Trade Agreement/FTA).

Indonesia dan negara-negara lain berharap AS akan memilih untuk memberikan status setara kepada anggota Kerangka Kerja Ekonomi Indo-Pasifik (Indo-Pacific Economic Framework/IPEF) kepada mereka yang memiliki FTA penuh dengan AS.

"Kami sedang berdiskusi tentang IPEF dan semangat dari kesepakatan itu adalah untuk bekerja sama. Jika AS mengecualikan Asean, rasanya sangat tidak adil," kata Rasjid.

Washington dan Tokyo, pada Selasa (28/3), menandatangani perjanjian perdagangan yang mencakup mineral penting untuk baterai kendaraan listrik yang menurut Jepang kemungkinan akan membuka jalan bagi kelayakan insentif pajak, sementara AS meluncurkan pembicaraan dengan Uni Eropa pada kesepakatan serupa bulan ini.

Ketentuan lain dari IRA membatasi manfaat pajak jika "entitas asing yang berkepentingan" mengekstraksi, memproses, atau mendaur ulang mineral penting atau membuat atau merakit komponen. Para ahli mengatakan ketentuan "entitas asing yang menjadi perhatian" sangat mengkhawatirkan pemerintah Indonesia.

Sejak awal tahun 2025, perusahaan yang ingin menerima kredit penuh harus menghilangkan mineral dan komponen penting Tiongkok dari rantai pasokan mereka sama sekali.

"Membangun rantai pasokan terpisah yang bergantung pada nikel Indonesia, satu untuk AS yang sesuai dengan IRA dan satu lagi untuk pasar lain, tidak mudah diterapkan mengingat tidak ada FTA antara AS dan Indonesia dan dominasi Tiongkok dalam nikel di Indonesia," kata Direktur Eksekutif konsultan kendaraan listrik New Electric Partners, Ross Gregory.

"Intinya adalah seberapa besar kelonggaran yang akan diberikan dalam interpretasi IRA untuk pengolahan hilir eksternal sumber nikel Indonesia," tambahnya.

Seorang eksekutif pertambangan AS yang akrab dengan negosiasi mengatakan "hampir pasti" tidak akan ada kesepakatan untuk Indonesia dalam waktu dekat, sementara interpretasi klausul "entitas sing yang menjadi perhatian" tidak mungkin diklarifikasi hingga bulan depan.

Nasib Indonesia juga memiliki konsekuensi yang lebih luas bagi rantai pasokan kendaraan listrik di wilayah tersebut. Konglomerat Korea Selatan LG, SK Group, Samsung dan Hyundai merupakan investor signifikan di segmen hilir termasuk katoda, sel baterai dan produksi kendaraan.