Pemkot Surabaya Hentikan Sementara Operasional Perahu Tambang

Surabaya - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur akan menghentikan sementara operasional perahu tambang pascaterjadinya insiden yang menyebabkan belasan orang menjadi korban dan satu di antaranya hilang pada Sabtu (25/3).

"Kami sudah koordinasi dengan Provinsi Jatim dan BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai), sementara kami hentikan kegiatan perahunya," kata Eri Cahyadi saat di Mapolrestabes Surabaya, Senin (27/3).

Soal pembangunan jembatan penyeberangan di kawasan sungai di titik kejadian, Eri mengaku hal itu bisa dilakukan, namun harus berkoordinasi dengan pihak BBWS.

"Kalau jembatan itu boleh (dibangun) tetapi kami koordinasi dengan BBWS terlebih dahulu, itu (kawasan sungai lokasi insiden perahu tambang) ranah BBWS," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Aning Rahmawati mendorong Pemkot Surabaya melalui Dinas Perhubungan (Dishub) melakukan koordinasi dengan pihak pemangku kebijakan sekaligus melaksanakan kajian guna mengukur kebutuhan masyarakat akan sarana penyeberangan.

Melalui kajian itu, kata dia, nantinya bisa mengetahui faktor kelaikan fasilitas penyeberangan di area sungai tersebut.

"Koordinasi ini terkait apakah perlu sarana dan prasarana sesuai kelaikan kapal atau dilakukan pembangunan jembatan, karena itu dibutuhkan masyarakat," katanya.

Berkaca pada kejadian yang menyebabkan satu orang hilang itu, keberadaan perahu tambang seharusnya sudah tidak relevan lagi dijadikan sebagai sarana penyeberangan, lantaran memunculkan resiko keselamatan yang besar.

"Jadi di situ (perahu tambang) ternyata hasil dari proses penilaian Dishub ternyata untuk standar keselamatannya tidak memenuhi syarat kelaikan kapal. Ada peraturan Nomor 73/2004, soal angkutan sungai," ucapnya.

Dia menambahkan, keberadaan sarana penyeberangan sudah terbukti sangat dibutuhkan. Hal itu bisa dilihat dari eksistensi perahu tambang yang selalu dimanfaatkan sebagai akses penunjang mobilisasi masyarakat.

Jika melihat dari aspek keselamatan, kata dia, jembatan itu menjadi fasilitas paling aman bagi masyarakat untuk melintasi sungai di kawasan tersebut.

"Di Dishub ada 'master plan transportasi massal di Surabaya'. Kalau perahu tambang tidak masuk di master plan, seharusnya dibangun jembatan," ujarnya.

Menurutnya, Pemkot Surabaya jembatan penyeberangan yang melintasi sungai di kawasan Jalan Mastrip Kemlaten seharusnya sudah dibangun sejak dahulu.

"Memprioritaskan terkait transportasi untuk mobilitas, sesuai kebutuhan masyarakat. Dibandingkan dengan Jembatan Sawunggaling itu, tingkat kebutuhan (jembatan di area perahu tambang) lebih penting," ucapnya.

Sementara itu, Kapolrestabes Surabaya Kombespol Pasma Royce mengatakan, polisi masih melakukan pendalaman pada peristiwa perahu tambang di sungai yang berlokasi di Jalan Mastrip Kemlaten.

"Itu masih pendalaman saja ada peristiwa musibah yang terjadi, jadi kami melakukan langkah pendalaman klarifikasi terkait peristiwa itu. Kami juga melihat bagaimana keterangan saksi dengan fakta di lapangan," katanya.