Pemerintah Tempatkan Air Prioritas Pembangunan

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menegaskan pemerintah menempatkan air sebagai prioritas utama pembangunan.

"Saat ini, Pemerintah Indonesia telah menyelaraskan target Sustainable Development Goals (SDGs) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, untuk mewujudkan 100 persen akses air minum dan sanitasi. Saat ini, capaian cakupan layanan air minum telah mencapai 91,05 persen dan peningkatan akses sanitasi sebesar 80,92 persen," kata Basuki dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Jumat (24/3).

Dia mengatakan, upaya Indonesia untuk menyediakan akses air minum dan sanitasi layak bagi seluruh masyarakat menghadapi berbagai tantangan besar. Mulai dari urbanisasi, perubahan iklim, kelangkaan air pada waktu dan wilayah tertentu, keterbatasan fiskal daerah, hingga Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung lebih dari 3 tahun.

Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PUPR telah melakukan berbagai upaya percepatan. Seperti misalnya, pembangunan prasarana penyedia air minum dengan memanfaatkan 61 bendungan baru untuk meningkatkan kapasitas pelayanan air.

Kemudian, pembangunan prasarana penyedia air minum untuk mendukung Kawasan Prioritas Nasional, seperti Kawasan Pariwisata di Kalidendeng dan Labuan Bajo serta Kawasan Industri di Batang.

Kementerian PUPR juga berupaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang Water Supply Management dengan mengembangkan Program Magister Spesial yang bekerja sama dengan universitas mitra.

Lalu integrasi pelayanan sanitasi dengan mengkombinasikan sistem on-site dan off-site, atau sanitasi inklusif bagi seluruh wilayah untuk memastikan penyediaan layanan air minum dapat diakses oleh seluruh masyarakat.

"Melibatkan masyarakat, Kementerian PUPR melalui Program Penyediaan Air Minum (Pamsimas) dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) sejak 2008 hingga 2022, telah berhasil mendukung penyediaan air bersih dan sanitasi di 37 ribu desa yang tersebar di 408 kabupaten dan kota," kata Basuki.