DPR Segera Panggil Pertamina

JAKARTA - Komisi VI DPR RI akan memanggil Direksi PT Pertamina (Persero) untuk membahas kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, pada 3 Februari lalu. Komisi VI DPR RI menilai kejadian tersebut disayangkan banyak pihak, utamanya karena ada belasan korban jiwa melayang, puluhan korban luka, dan ratusan orang harus kehilangan tempat tinggal.

"Segera setelah pembukaan masa sidang, Komisi VI akan memanggil Dirut Pertamina. Jika diperlukan Kementerian BUMN akan kami panggil juga," ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Sarmuji, dikutip dari laman resmi DPR RI, Senin (6/3).

Selain membahas soal kebakaran, lanjut Sarmuji, Komisi VI juga akan mendalami berbagai objek vital Pertamina dan implementasi standard operational procedure (SOP) di setiap wilayah di Indonesia.

Lebih lanjut, pihaknya berharap ke depan, kejadian serupa tidak terulang lagi. "Kami berharap kejadian kebakaran Depo Plumpang tidak terjadi lagi," tandasnya.

Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto, mengungkapkan Depo Pertamina Plumpang sebelumnya telah dinyatakan kategori "bahaya satu". Bahkan, Komisi VII DPR RI sudah berulang kali minta Pertamina atau pemerintah melalui Kementerian ESDM untuk mengaudit ulang seluruh fasilitas bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia, terutama kilang minyak.

"Kami Komisi VII DPR sudah berulang-ulang, bahkan dua tahun lalu khusus untuk Depo Plumpang itu sudah kita nyatakan istilahnya bahaya satu sehingga harus dipindahkan," ujar Sugeng.

Ditambahkannya, umur kilang atau tangki timbun di Plumpang dibangun sejak 1970- an, sehingga sudah terkategori tua.

Adanya perubahan iklim sangat ekstrem, membuat standar variable keamanan harus ditinjau ulang. Sebelumnya, kebakaran juga pernah terjadi pada 2009.

Selanjutnya, pihaknya akan memanggil Pertamina untuk memberikan laporan secara komprehensif terkait peristiwa tersebut. "Akan kita panggil seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan kilang ini, yang sudah tentu adalah Pertamina, untuk bertanggung jawab melebihi yang lain," ujarnya.

Berdasarkan data sementara, tercatat 19 korban tewas, 49 orang luka berat dan dua orang luka sedang. Para korban dilarikan ke sejumlah rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis, di antaranya RSUD Koja, RS Tugu, RS Mulyasari, RS Pelabuhan, dan RS Firdaus.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) sudah menurunkan tim dan melakukan inspeksi di lokasi kebakaran.

Ditjen Migas juga akan menginvestigasi menyeluruh untuk mencari root causes atau akar penyebab kejadian kebakaran guna perbaikan ke depannya. Hal itu sejalan dengan upaya Pertamina mengevaluasi dan memperbaiki keandalan dan kelayakan instalasi dan peralatan yang dioperasikan.

Analisa Risiko

Pertamina juga diminta menganalisa risiko seluruh fasilitas yang dimiliki. "Kami meminta Pertamina melakukan analisa risiko terhadap seluruh fasilitas yang dimiliki," ungkap Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Agung Pribadi.

Soal zona bahaya di sekitar depo juga disampaikan Presiden Joko Widodo saat mengunjungi warga terdampak insiden Terminal BBM Plumpang yang mengungsi di Posko RPTRA Rasela, Jakarta Utara, Minggu (5/3). Presiden menegaskan area itu sudah tak bisa lagi ditinggali, tapi harus ada solusinya.

Merespons itu, Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, menyampaikan perseroan akan segera menindaklanjuti arahan tersebut dengan berkoordinasi ke para pihak terkait.

"Kami akan segera evaluasi dan koordinasi dengan Kementerian BUMN dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mencari solusi terbaik," ungkap Nicke.