Presiden: Rakyat Pantas Kecewa dengan Perilaku Hedonis Aparatur Negara

» Aparat jangan sampai tidak melayani dengan baik, apalagi arogan dan pamer kekuasaan serta harta.

» Perpres yang mengatur tunjangan kinerja para pegawai pajak sebaiknya ditinjau dan disesuaikan.

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Kamis (2/3) mengatakan rakyat pantas kecewa dengan perilaku para aparatur negara dan anggota keluarganya yang bertindak sewenang-wenang seperti penganiayaan dan memamerkan harta kekayaannya.

"Kalau seperti itu ya kalo menurut saya ya pantas rakyat kecewa karena pelayanannya dianggap tidak baik, kemudian aparatnya, perilakunya jumawa, dan pamer kuasa, kemudian pamer kekayaan, hedonis," kata Presiden.

Presiden mengaku memahami kekecewaan masyarakat atas kasus Mario Dandy, anak dari pejabat pajak Rafael serta pejabat Ditjen Bea Cukai Kemenkeu Eko Darmanto yang sering pamer kekayaan di media sosial.

"Dari komentar yang saya baca baik di lapangan, maupun di media sosial karena peristiwa di pajak dan di bea cukai, Saya tahu betul, mengikuti kekecewaan masyarakat terhadap aparat kita," kata Jokowi.

Kepala Negara mengingatkan kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) bahwa inti dari program reformasi birokrasi yang selama ini dijalankan pemerintah adalah rakyat terlayani dengan baik, secara efektif dan akuntabel.

"Jangan sampai, aparat pemerintah memberikan pelayanan yang tidak baik, apalagi disertai dengan perilaku yang kerap arogan dan pamer kekuasaan serta pamer harta. Dan hati-hati tidak hanya urusan pajak dan bea cukai, ada kepolisian dan juga aparat hukum lainnya, ada birokrasi yang lainnya," tegas Presiden.

Menanggapi kekecewaan Presiden pada aparatur negara itu, Dosen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (PSdK) Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM) Hempri Suyatna mengatakan peristiwa penganiayaan yang dilakukan anak pejabat Direktorat Jenderal Pajak ditambah gaya hidup mewah para pejabat Kementeruan Keuangan membuka kenyataan gunung es akan bobroknya mentalitas aparat instansi tersebut.

"Saatnya sekarang memasukkan etika, keteladanan pemimpin, ke dalam tunjangan kinerja. Revolusi mental yang dulu didengungkan Presiden Jokowi harus diwujudkan dengan melakukan penilaian para pemimpin," papar Hempri.

Kementerian Keuangan tambahnya harus menjadikan peristiwa itu sebagai titik tolak perubahan mendasar pada etik kepegawaian di seluruh jajaran direktorat. Sebagai ujung tombak pemasukan negara, direktorat pajak seharusnya bisa memberi rasa puas bagi pembayar pajak karena pajak yang dibayarkan benar-benar digunakan untuk kembali memakmurkan rakyat.

"Tunjangan kinerja harus menyentuh aspek kualitatif perilaku para pemimpin bukan cuma capaian kuantitatif pajak yang berhasil dihimpun," kata Hempri.

Review Tunjangan Kinerja

Sementara itu, Manajer Riset Seknas Fitra, Badiul Hadi mengatakan kekecewaan rakyat sebaiknya direspon secara nyata oleh Presiden, misalnya dengan melakukan review Perpres 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

"Presiden bisa menginstruksikan Kemenkeu untuk melakukan bersih bersih pejabat dan pegawai yang suka menyalagunakan jabatan termasuk rangkap jabatan,"tegas Badil

Rangkap jabatan yang dimaksud misalnya dengan menjadi komisaris di BUMN maupun non BUMN kemenkeu khususnya dari Ditjen Pajak dan Bea Cukai.

Kalau mereka merangkap jabatan bisa merusak kepercayaan publik terhadap negara, dan mengurangi semangat masyarakat membayar pajak,"tukasnya.

Lebih lanjut Badiul mengatakan bahwa Presiden Jokowi bisa mengingatkan agar semua jajaran menteri dan kepala lembaga lebih mengedepankan kepentingan publik dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Kekecewaan Kepala Negara itu juga pernah disampaikan kepada para petinggi Polri dan aparat penegak hukum lainnya. Dalam beberapa kesempatan Kepala Negara selalu mengimbau para pejabat negara agar menciptakan kepastian hukum, menciptakan iklim investasi yang kondusif, sehingga semakin banyak investor yang tertarik menanamkan modalnya di Indonesia.

"Presiden harus serius melaksanakan reformasi birokrasi karena kasus -kasus seperti saat ini sudah akut dan pasti akan terulang kembali. Kalau tidak ada tindakan tegas yang memberi efek jera kepada para aparat, maka bisa merusak kepercayaan masyarakat pada birokrasi," pungkas Badiul.