Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Dirilis

KOTA BOGOR - Badan Pangan Nasional (Bapanas) meluncurkan peta ketahanan dan kerentanan pangan atau Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA). Di dalamnya memuat 74 dari 514 kabupaten dan kota di Indonesia sebagai daerah rawan pangan. Peta tersebut dapat diakses berbagai pihak hingga pemerintah daerah.

Di sisi lain, Bapanas memberikan apreasiasi kepada masing-masing tiga kabupaten, kota, dan provinsi dengan indeks ketahanan pangan (IKP) terbaik selama lima tahun belakangan ini, dari 2018-2022. "Badan Pangan Nasional telah melakukan peluncuran bersama FSVA dan skor PPH dan pemberian apresiasi PPH 2022 kepada sejumlah provinsi yang berprestasi dan sejumlah kabupaten kota yang berprestasi," jelas Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edy, usai peluncuran di IICC Botani Square Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (28/2).

Sorwo Edy menyebutkan provinsi dengan IKP terbaik, yaitu Bali, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan, kemudian kabupaten terbaik Tabanan, Badung, dan Gianyar di Provinsi Bali, sementara kota terbaik Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, Denpasar Provinsi Bali dan Salatiga Provinsi Jawa Tengah.

IKP didorong oleh penganekaragaman pangan diukur melalui capaian komposisi pangan dan gizi seimbang yang parameternya yang dimuat dalam skor pola pangan harapan (PPH). PPH merupakan suatu keragaman pangan berdasarkan proporsi keseimbangan energi dari 9 pokok pangan, dari mempertimbangkan segi daya terima ketersediaan pangan, ekonomi dan agama.

Dia menyampaikan bahwa sesuai amanat UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, sistem pangan dan gizi harus mulai diintegrasikan dan memiliki peran strategis dalam perencanaan, pemantauan yang sejalan dengan kebijakan tata kelola pangan nasional. Jadi, kata dia, sesuai dengan tugas Badan Pangan Nasional bagaimana bisa menjamin ketersediaan pangan nasional, menjamin keamanan pangan dan bisa menjamin kemanfaatan pangan.

Sarwo Edy menjelaskan untuk menangani itu, Bapanas melakukan program kegiatan penganekaragaman pangan, agar ke depan bagaimana kenyang itu tidak harus dengan nasi. Hal itu karena, IKP tidak terpisahkan dari FSVA yang merupakan indeks yang disusun dengan tujuan untuk mengevaluasi capaian pangan dan gizi di wilayah kabupaten, kota dan provinsi.

Karena itu, Bapanas melakukan pembinaan terhadap UMKM untuk melakukan industri pangan. Mengolah dari bahan baku yang banyak tumbuh di Indonesia dan jadi bahan pangan alternatif, pengganti nasi.

Sarwo Edy menerangkan FSVA dan skor PPH merupakan bagian dari sistem informasi pangan dan gizi yang sangat penting bagi pusat dan daerah dan menjadi indikator kinerja pembangunan pangan nasional dan daerah, sesuai UU Pangan Nomor 18 Tahun 2012.

Bangun Sinergi

Sebelumnya, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Aida S Budiman, menekankan sinergi dari hulu ke hilir menjadi kunci untuk menjaga ketahanan pangan. Sinergitas tersebut sekaligus menjadi fokus kegiatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) pada 2023. "Inilah fokus tahun kedua GNPIP, judulnya kita melakukan sinergi dan inovasi untuk ketahanan pangan nasional," kata Aida.

Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan GNPIP dan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) dengan tema Sinergi dan Inovasi untuk Ketahanan Pangan Nasional melalui Program Sumsel Mandiri Pangan, dipantau virtual di Jakarta, Jumat.