Antisipasi Penyimpangan, Bawaslu Situbondo Buka Posko Pengaduan Data Pemilih Pemilu 2024

Doc: ANTARA/Novi Husdinariyanto

Ket. Petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) Situbondo melaksanakan pencocokan dan penelitian (coklit) pemilih.

Situbondo - Antisipasi penyimpangan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, mendirikan posko pengaduan di kelurahan dan desa untuk menampung aspirasi masyarakat yang tidak masuk dalam data pemilih untuk Pemilu 2024 oleh petugas pemutakhiran data pemilih atau pantarlih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Situbondo Murtapik mengatakan bahwa posko pengaduan dibuka di masing-masing kelurahan/desa olehpanwaslutingkat kecamatan danpanwasludi tingkat kelurahan dan desa.

"Jadi, posko pengaduan ini merupakan bagian dari tugas kami melaksanakan pengawasan untuk memastikan hak pilih masyarakat masuk dalam data pemilih yang dilakukan oleh jajaran KPU dalam hal ini petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih) saat melakukancoklit," ujarnya di Situbondo, Senin.

Murtapik menjelaskanpanwaslukecamatan maupunpanwasludi tingkat desa mendirikan posko pengaduan keliling atau berpindah-pindah tempat untuk menampung pengaduan dari masyarakat.

Dengan demikian, lanjut dia, masyarakat yang tidak masuk dalam data pemilih dan atau masyarakat yang belum memenuhi syarat, bisa langsung mengadukan ke posko tersebut.

"Maka dari itu, sebagai komitmen kami akan mengupayakan warga yang kehilangan hak pilihnya masuk dalam data pemilih dan orang tidak memenuhi syarat tidak lagi dimasukkan dalam data pemilih," ucap Murtapik.

Selain itu, lanjut dia, Bawaslu Kabupaten Situbondo mulai melaksanakan patroli pengawasan mengawal hak pilih masyarakat seiring petugas pemutakhiran data pemilih melaksanakan pencocokan dan penelitian (coklit) sesuai instruksi Bawaslu RI 4 Tahun 2023.

"Kami dalam melakukan pengawasan memastikan hak pilih warga. Baik hal yang dilakukan secara langsung bersama petugasPantarlihsaat melakukancoklit, juga melaksanakan instruksi Bawaslu RI. Dalam instruksi-nya Bawaslu kabupaten/kota diperintahkan untuk melaksanakan kegiatan patroli pengawasan kawal hak pilih," kata dia.

Salah satu poin pentingnya adalah mensinergikan antara tugas-tugas Bawaslu dengan partisipasi yang ada di masyarakat, sehingga dapat melakukan beberapa langkah, salah satunya sosialisasi kepada masyarakat kemudian mendatangi daerah daerah khusus dan pemilih yang rentan kehilangan hak pilihnya.

Murtapik menambahkan, hasil evaluasi yang dilakukan olehPantarlihsaat melakukancoklitada beberapa hal yang ditemukan oleh panwaslu kecamatan ataupun tingkat kelurahan dan desa.

"Di lapangan kami menemukan petugas tidak melengkapi atribut ataupun alatcoklitlainnya. Maka, kami dari Bawaslu memberikan saran ke KPU, baik secara lisan maupun secara tertulis, alhamdulillah sudah ditindaklanjuti," ujar dia.