Platform Media Sosial Gagal Lindungi Perempuan, Ini yang Harus Dilakukan

Lilia Giugni, University of Bristol

Mulai dari labilnya kebijakan Elon Musk sebagai pemilik baru Twitter, keputusan Meta untuk memberhentikan lebih dari 11.000 pegawainya, hingga anjloknya saham-saham teknologi, industri media sosial lagi-lagi dilanda kekacauan. Namun, di saat gelombang kejutan ini menarik banyak sekali perhatian publik, tak banyak yang membicarakan dampaknya pada perempuan.

Perusahaan-perusahaan besar gagal melindungi perempuan di kedua sisi layar: para pekerja mereka dan para pengguna layanan. Ini mengapa langkah-langkah yang diambil untuk mengatur perusahaan media sosial harus mengikutsertakan perlindungan khusus bagi perempuan.

Pelecehan daring, seperti yang telah berulangkali dikonfirmasi oleh penelitian akademik dan kelompok sipil, kerap menyasar pengguna perempuan.

Salah satu kebijakan Musk setelah membeli Twitter adalah untuk memperkenalkan verifikasi demi memangkas jumlah akun palsu. Akun-akun tersebut kerap dikutip sebagai sumber utama kekerasan dalam media sosial. Namun, proses otentifikasi yang diperkenalkan Musk hanyalah sekadar meminta akun-akun "centang biru" untuk membayar tarif bulanan - dan kebijakan ini telah dicabut menyusul protes warga Twitter.

Langkah ini lebih terlihat seperti cara untuk meningkatkan pemasukan alih-alih strategi keamanan daring yang efektif. Parahnya lagi, di saat bersamaan, Musk juga mengambil tindakan kontroversial dengan mengembalikan akun beberapa figur terkenal yang sebelumnya diblokir karena wacana misogini. Ini termasuk Andrew Tate, yang mendefinisikan dirinya sendiri sebagai influencer "seksis".

Terlepas kacaunya pendekatan kepemimpinan Musk, keputusan-keputusan ini mengindikasikan adanya tren yang merebak dalam industri sosial media, dengan konsekuensi yang luas bagi perempuan.

Faktanya, selama beberapa tahun terakhir, platform seperti Twitter, Facebook, YouTube, dan TikTok telah merespons derasnya tuntutan publik dengan mangadopsi pedoman yang lebih ketat terhadap ujaran kebencian berbasis gender. Namun, perubahan ini kebanyakan diterapkan lewat regulasi mandiri dan kemitraan sukarela dengan sektor publik. Pendekatan ini membuat perusahaan bebas untuk menarik kembali keputusannya, seperti apa yang dilakukan oleh Musk.

Di samping itu, menyensor figur di internet atau mempromosikan verifikasi akun tidak betul-betul mengatasi penyebab utama kekerasan dalam media sosial. Desain aktual platform dan model bisnis perusahaan memainkan peran yang lebih sentral.

Platform media sosial berusaha untuk menjaga kita terus berada di dunia maya demi menghasilkan data yang membawa profit dan menjaga audiens untuk bisnis iklan mereka. Mereka melakukan ini melalui algoritma yang menciptakan ruang gema. Artinya, kita akan terus melihat konten yang sama dengan apapun yang membuat kita pertama kali tertarik untuk mengkliknya.

Namun riset menunjukkan bahwa hal ini turut memfasilitasi peredaran pesan-pesan yang "memecah belah". Sistem tersebut juga mendukung penyebaran seksisme di dunia maya, dan mendorong pengguna yang pernah menonton suatu konten problematis masuk ke dalam "lubang hitam" unggahan yang seragam.

Sementara platform-platform ini menjadi problematis bagi para pengguna perempuan, banyak dari perusahaan di baliknya juga gagal melindungi pekerja perempuan yang turut membangun dan mengelola jaringan media sosial.

Redundansi Perusahaan Teknologi

Bagaimana perusahaan media sosial memperlakukan karyawannya perlu dilihat dari lensa gender, apalagi mengingat bagaimana perusahaan-perusahaan ini melakukan PHK massal dan strategi pemangkasan beban lainnya sebagai reaksi terhadap lesunya pasar.

Salah satu kelompok yang paling terimbas (menurut hasil pengamatan yang saya tuliskan di buku saya yang baru saja diterbitkan) adalah moderator media sosial.