Konsumsi Tetap Jadi Tumpuan Perekonomian

JAKARTA - Pemerintah fokus menggenjot konsumsi domestik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tahun ini di tengah kondisi perekonomian global yang menantang. Pasalnya, kinerja ekspor belum dapat diandalkan di tengah potensi pelemahan permintaan di pasar global akibat dampak resesi sejumlah negara maju, terutama Amerika Serikat (AS).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan terus mengantisipasi risiko pelambatan ekonomi global yang akan memperlemah permintaan global. "Penguatan core (fondasi) ekonomi dalam negeri melalui konsumsi dan investasi akan menjadi faktor utama untuk meningkatkan resiliensi ekonomi Indonesia pada 2023, karena kinerja ekspor yang sebelumnya tumbuh tinggi diperkirakan akan melambat," tegas Airlangga dalam Konferensi Pers Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV Tahun 2022, Senin (6/2) petang.

Dia memaparkan pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi dan kebijakan utama, salah satunya menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi dengan program 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi yang efektif).

Selain itu, pemerintah akan mengoptimalkan program perlindungan sosial guna melindungi masyarakat rentan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), dan Kartu Sembako (BPNT).

Regulator juga akan memperkuat pasar domestik dengan mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri dan mendukung pengembangan UMKM. Upaya yang dilakukan diantaranya dengan memperkuat rantai pasok perusahaan nasional dalam menaikkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), serta perluasan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai motor pengembangan UMKM, termasuk di sektor produksi (KUR Alsintan).

Stabilitas Harga

Secara terpisah, Ekonom Universitas Atmajaya Jakarta, Yohanes B. Suhartoko ketika dihubungi Koran Jakarta, Selasa (7/2) mengakui pada 2023 masih diliputi ketidakpastian mengenai potensi kenaikan suku bunga bank sentral AS atau The Fed. Sebab, inflasi AS masih jauh dari target dua persen. "Sehingga masih berpotensi mengancam pelemahan rupiah sehingga memperlemah sektor manufaktur berbahan baku impor," ucapnya.

Berkenaan dengan itu, terangnya, pemerintah perlu mengandalkan pendorong pertumbuhan yang berasal dari domestik, yaitu sektor konsumsi dan pembentukan modal tetap bruto yang mengandalkan kerja sama pemerintah dengan swasta dan tentu saja penanaman modal asing.

Agar konsumsi tetap terjaga, paparnya, pemerintah harus menjaga inflasi sektor riil tetap rendah. Karenanya, pemerintah harus lebih serius menjaga stabilitas volatile food dan administered price. "Subsidi pangan nampaknya juga perlu disiagakan Tidak kalah pentingnya juga adalah kelancaran distribusi barang barang konsumsi untuk meminimalisir disparitas harga antar daerah," pungkas Suhartoko.