Countercyclical, Strategi Indonesia Cegah Krisis Ekonomi

BANDUNG - Ketua Fraksi PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyebut kebijakan countercyclical menjadi strategi pemerintah Indonesia mencegah terjadinya krisis ekonomi. Hal tersebut tercantun dalam disertasinya berjudul "Efektivitas Pengelolaan APBN dengan Menggunakan Kebijakan Aoutomatic Stabilization dalam Menghadapi Krisis."

"Ketika kondisi ekonomi menghadapi turbulensi, pemerintah bisa merespon turbulensi tersebut melalui kebijakan countercyclical," ujar Cucun dalam Sidang Promosi Doktor untuk Bidang Ilmu Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung, Rabu (25/1).

Dia menerangkan, terdapat dua pendekatan countercyclical yang bisa digunakan oleh pemerintah yaitu kebijakan diskresi dan kebijakan automatic stabilization. Dalam penelitiannya, menemukan bahwa kebijakan fiskal automatic stabilization efektif digunakan untuk menghadapi krisis ekonomi.

"Ketika kondisi ekonomi mengalami resesi, kebijakan automatic stabilization mampu secara efektif mendorong pertumbuhan ekonomi naik sampai ke garis potensialnya," jelasnya.

Cucun mengatakan, Indonesia pernah mengalami empat kali siklus bisnis yang mempengaruhi stabilitas ekonomi secara signifikan. Satu diantaranya berujung pada krisis politik yang mengakibatkan tumbangnya rezim pemerintahan Orde Baru.

Adapun empat krisis yang dimaksud adalah, krisis ekonomi pada 1980-an yang disebabkan berakhirnya "Booming" minyak bumi, kemudian terjadi pada 1997-1998 dan 2008 yang disebabkan subprime mortgage di Amerika Serikat. Paling mutakhir pada 2020 lalu akibat Pandemi Covid-19.

"Berdasar pengalaman di atas untuk meredam efek buruk siklus bisnis dan krisis ekonomi diperlukan intervensi pemerintah dengan membuat kebijakan stimulus fiskal yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi dari masa krisis dan tidak berdampak negatif terhadap kualitas kehidupan secara luas," terangnya.

Disertasi tersebut mengantarkan Cucun lulus cumlaude dalam sidang terbuka promosi doktor. Menurutnya, berdasarkan kajian empiris dan teoritis yang dilakukan, terdapat beberapa hal penting yang harus menjadi catatan dan pertimbangan pemerintah. "Ini bisa dijadikan modal dalam menghadapi potensi terjadinya krisis di masa yang akan datang," tandasnya.