Alih Fungsi Lahan Pertanian Ancam Stabilitas Pangan

JAKARTA - Wakil Presiden, Ma'ruf Amin, mengakui alih fungsi lahan pertanian menjadi salah satu faktor yang mengancam stabilitas pangan Indonesia. Sebab itu perlu kebijakan yang bisa menjaga lahan pertanian tidak terus berkurang.

Wapres saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pembangunan Pertanian Tahun 2023 Kementerian Pertanian dengan tema "Memperkuat Sektor Pertanian sebagai Pengendali Inflasi dalam Menghadapi Krisis Pangan Dunia" mengatakan alih fungsi lahan pertanian menjadi nonpertanian merupakan masalah kritikal.

"Ini dapat menjadi ancaman nyata ketahanan pangan kita, apabila tidak dibarengi dengan upaya menggenjot produksi," kata Wapres di Jakarta, Rabu (25/1).

Untuk menjaga lahan pertanian, kata Ma'ruf, daerah-daerah lain bisa mencontoh kebijakan yang dilakukan Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta.

"Saya diceritakan Pak Gubernur Yogyakarta Sri Sultan. Dia mengatakan untuk menjaga lahan pertanian sesuai target yang ditetapkan, apabila ada satu kabupaten harus menggunakan lahan pertanian maka harus mengganti lagi sehingga jumlah lahan tidak berkurang terus-menerus. Kalau semua gubernur, bupati, melakukan ini, saya kira bisa menjaga lahan pertanian," kata Ma'ruf.

Wapres pun meminta Kementerian Pertanian membuat terobosan-terobosan sebagai lompatan untuk meningkatkan produktivitas dan penciptaan nilai tambah produk pertanian. "Harapannya, walaupun lahan terbatas, produktivitas dan pendapatan petani dapat terus ditingkatkan," kata Wapres.

Ma'ruf dalam kesempatan itu juga mengingatkan jajaran Kementerian Pertanian akan perlunya menggandeng berbagai pihak, baik petani individu maupun kelompok, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga penelitian sehingga tercipta inovasi-inovasi aplikatif, seperti penemuan bibit unggul, teknologi pertanian, serta sarana dan prasarana pertanian.

Data Badan Pusat Statistik (BPS), jelas Wapres, menunjukkan produksi beras di Indonesia memang selalu surplus setiap tahun. Namun, surplus produksi beras cenderung menurun dari tahun ke tahun, dari 4,37 juta ton pada 2018 menjadi 1,74 juta ton pada 2022.

BPS juga menyebutkan sektor pertanian menjadi salah satu sektor utama tumpuan ekonomi Indonesia pada 2022. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,72 persen pada triwulan III-2022 didukung tiga sektor utama, yaitu industri, pertambangan, dan pertanian dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 66,54 persen.

Optimalisasi Perhutanan Sosial

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Awan Santosa, mengatakan pemerintah perlu mengatasi masalah alih fungsi lahan agar produksi pangan tidak anjlok.

Upaya yang bisa dilakukan dengan mendorong optimalisasi perhutanan sosial, regulasi mencegah alih fungsi lahan yang ketat, insentif dan subsidi bagi petani, inovasi teknologi tepat guna, dan penguatan koperasi tani dengan inisiasi koperasi multipihak.

"Insentif itu bagi petani yang tidak melakukan alih fungsi lahannya. Insentif bisa dengan berbagai kebijakan, termasuk subsidi, pemasaran, stabilitas harga, dan sebagainya," kata Awan.