Pemerintah Fokus Jaga Konsumsi

JAKARTA - Pemerintah akan terus menjaga tren pemulihan ekonomi nasional di tengah risiko resesi global. Salah satu upaya menjaga konsumsi domestik yang selama ini menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kita akan jaga perekonomian yang tumbuh tinggi agar tetap bertahan pada 2023. Kita akan tetap menjaga faktor-faktor yang mendukung perekonomian nasional, salah satunya konsumsi," kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam webinar ekonomi nasional yang dipantau di Jakarta, Minggu (22/1).

Untuk menjaga konsumsi masyarakat, pemerintah mengalokasikan dana senilai 104 triliun rupiah untuk program ketahanan pangan guna menjaga harga pangan agar tidak mengalami inflasi yang terlalu tinggi. Sri Mulyani berharap berbagai riset dapat dilakukan baik oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) maupun oleh institusi riset lain untuk meningkatkan produktivitas bahan pangan, baik dari sisi pembibitan, pemupukan, dan pengairan.

Selain itu, pemerintah juga menjaga daya beli masyarakat rentan melalui program-program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan, pemberian sembako, dan penyaluran subsidi, termasuk subsidi energi yang harganya mengalami kenaikan signifikan pada 2022. "Kita menjaga daya beli masyarakat sampai subsidi naik tiga kali lipat. Keuangan negara harus sehat agar bisa menjaga masyarakat, jadi untuk inflasi saja, kita melakukan banyak hal," ucapnya.

Pemerintah juga meningkatkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi menjadi senilai 370 triliun rupiah dengan suku bunga rendah hingga 3 persen. "Kita akan terus menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi," ucapnya.

Pengendalian Inflasi

Sementara itu, Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Hasran, mengatakan melalui penerapan kebijakan makro secara responsif seperti pengendalian inflasi, Indonesia relatif aman dari resesi yang diperkirakan baru akan berakhir pada akhir 2023 atau awal 2024.

"Misalnya saja, untuk mengontrol inflasi, Indonesia tidak hanya menggunakan kebijakan moneter dengan menaikkan suku bunga acuan BI, tapi juga dibarengi dengan menjaga keterjangkauan harga pangan di pasar dan di tingkat petani," kata Hasran dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, pekan lalu.

Resesi adalah memburuknya kondisi perekonomian negara selama dua kuartal berturut-turut yang ditandai dengan penurunan produk domestik bruto (PDB), meningkatnya pengangguran, dan penurunan produktivitas di sektor riil. "Penyebab utama resesi ekonomi kali ini adalah naiknya suku bunga bank sentral negara-negara kekuatan utama dunia sebagai upaya menekan inflasi," ujarnya.

Hasran menuturkan dampak dari kebijakan makro yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengendalikan inflasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi terlihat dari tingkat inflasi Indonesia yang berada di kisaran 5 persen sepanjang 2022 dengan tingkat suku bunga acuan kisaran 5,5 persen.

Di sisi lain, rasio utang terhadap PDB Indonesia berada di kisaran 30,1 persen, jauh dari batas aman 60 persen yang ditetapkan dalam undang-undang. Cadangan devisa Indonesia juga berada dalam kategori aman, yakni setara dengan pembiayaan 5,9 bulan impor atau 5,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.