Kishida Akan Soroti Kebijakan Anak Sebagai Investasi Masa Depan

Tokyo - Perdana Menteri Fumio Kishida berjanji untuk menyiapkan dana bagi kebijakan untuk menangani penurunan angka kelahiran di Jepang dalam pidatonya pada pembukaan sesi reguler parlemen pekan depan, menurut salinan pidato yang ditunjukkan pada Rabu.

Saat pemerintahannya dikritik akibat kurangnyalangkah pencegahan yang segera memiliki dampak,Kishida akan menekankan perlunya untuk meningkatkan dukungan masyarakat dalam mengasuh anak dengan menggambarkan kebijakan tersebut sebagai "investasi paling efektif untuk masa depan".

Tingkat kelahiran setiap tahunnyadi Jepang cenderung menurun hingga di bawah 800 ribu kelahiran untuk pertama kalinya pada 2022, menurut data pemerintah.

Dalam konferensi tahun baru pada akhir bulan ini, Kishida berjanji untuk fokus pada kebijakan yang berkaitan dengan anak-anak tahun ini. Akan tetapi, hal tersebut masih menunggu untuk pembahasan mengenai cara pemerintah akan menanggung biaya kebijakan tersebut.

Pemerintah "akan mempertimbangkan bagaimana (orang tua) dapat didukung secara stabil oleh masyarakat secara keseluruhan sambil melakukan berbagai upaya," kata salinan tersebut.

Pada pidatonya,Kishida juga akan meminta maaf setelah empat menterinyadalam rentang waktu sekitar dua bulan pada tahun lalu mengundurkan diri akibat skandal, menurut susunan pidato tersebut, yang akan dikirimkan pada Senin (23/1).

Sidang parlemen 150-hari Jepang akan dimulai saatKishida telah melihat peringkat dukungan untuk kabinetnya turun, yang sebagian disebabkan hubungan antara banyak anggota parlemen dari Partai Demokrat Liberal yang berkuasa dengan Gereja Unifikasi.

Gereja Unifikasi di Jepang dikenal karena kegiatan permintaan sumbangan yang agresif dan praktik penggalangan dana lainnya.

Kishidakemungkinan akan berjanji untuk memahami kerusakan yang ditimbulkan oleh para korban kelompok agama kontroversial tersebut (terhadap kabinet pemerintahannya) dan mengembangkan sistem konsultasi pemerintah bagi mereka.

Untuk masalah diplomasi Jepang, dia akan menegaskan kembali keinginan Tokyo untuk meningkatkan aliansidengan Amerika Serikat di tengah meningkatnya kekuatan militer dan ekonomi China.

Untuk masalah keamanan nasional, Kishida menunjukkan kesiapan untuk menyusun anggaran memadai setelah Pemerintah Jepang pada Desember 2022 memutuskan untuk menggandakan pengeluaran pertahanan tahunannya menjadi sekitar dua persen dari produk domestik bruto (PDB) selama lima tahun ke depan, dan itu setara dengan pengeluaran pertahanan anggota NATO.

Tokyo telah memutuskan untuk memiliki kemampuan serangan pangkalan musuh untuk mencegah serangan di wilayahnya di tengah meningkatnya ancaman militer dari negara tetangga Jepang, seperti China dan Korea Utara.

Akan tetapi pada saat yang sama, Kishida menekankan harapannya untuk memiliki hubungan yang "membangun dan stabil" dengan China melalui dialog.

Dengan Jepang memegang kepresidenan Negara Kelompok Tujuh (G7) tahun ini, sang perdana menteri akan menunjukkan kesediaannya dalam memperlihatkan persatuan kelompok tersebut dalam KTT G7 padaMei di daerah pemilihannya di Hiroshima.