Mutu Pendidikan Banten Harus Ditingkatkan

Doc: Mulyana/Antara

Ket. Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar

SERANG - Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar, mengajak Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) untuk bersama-sama meningkatkan mutu pendidikan Banten. "Kita berharap guru-guru semakin berkualitas ke depannya. Karena dari situ kita akan mendapatkan sumber daya manusia yang kuat," kata Al Muktabar usai membuka Konferensi Kerja (Konkerprov) II PGRI Provinsi Banten Tahun 2022 di Serang, Kamis (5/1).

Menurut Al Muktabar, PGRI menjadi sebuah wadah untuk komunikasi antarguru terkait proses pendidikan dengan melihat kondisi sebelumnya, sekarang dan mendatang. Maka untuk itu, diperlukan kolaborasi guna menghadapi tantangan ke depan. "Oleh karenanya, komunikasi dengan PGRI bagi bapak-ibu guru sangat penting. Pemerintah daerah bersama-sama mendukung agenda kerja bapak-ibu guru untuk meningkatkan mutu pendidikan," ujar Al.

Dengan terus meningkatkan mutu pendidikan, Al Muktabar berharap dapat membentuk sumber daya manusia yang memiliki kognitif, afektif, dan psikomotorik tangguh. Mereka tangguh dalam kerja dan kehidupan sehari-hari," tambah Al Muktabar. Sementara itu, Ketua PGRI Provinsi Banten, Muhtadi, mengatakan Konkerprov II Tahun 2022 tersebut untuk mengajak guru-guru bersama-sama bangkit memulihkan pendidikan demi cita-cita bangsa yang kuat dan maju.

"Ke depan, guru harus profesional karena menyangkut perkembangan zaman di mana saat ini telah diisi dengan internet" jelas Muhtadi. Dia mengatakan pendidikan merupakan salah satu sektor penting yang memiliki peran dan ruang untuk membangun peserta didik yang lebih unggul dalam memanfaatkan perkembangan teknologi. Mereka menjadi positif, kreatif, dan produktif di era revolusi industri 4.0 menuju era society 5.0.

Uji Kompetensi

Selain masalah peran guru, Al Muktabar juga mintas seluruh Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau para kepala OPD Banten menjalani Uji Kompetensi di Assessment Center Lembaga Administrasi Negara (LAN), Bandung. Al Muktabar mengatakan, pelaksanaan uji kompetensi atau assessment para pejabat eselon II Pemprov dilaksanakan selama dua hari dari Selasa sampai Kamis (3-5 Januari).

Tujuan utamamya untuk mendapat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mampu mengimplementasikan program pembangunan yang ditargetkan pemerintah. "Uji kompetensi dilakukan untuk mengukur tingkat kompetensi ASN dalam menjalankan tugas," kata Al.

Dia menuturkan, berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manejemen Pegawai Negeri Sipil, JPT Pratama hanya dapat diduduki paling lama lima (5) tahun. JPT yang telah diduduki selama lima (5) tahun dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi dan berdasarkan kebutuhan instansi melalui evaluasi kinerja dan uji kompetensi.

Al Muktabar mengungkapkan, uji kompetensi merupakan amanat UU dalam rangka memetakan kompetensi manajerial dan teknis ASN di lingkungan Banten. Beberapa hal terkait evaluasi kinerja.
"Basis-basis evaluasi diserahkan kepada lembaga independen untuk mengetahui secara terukur dan objektif. Ini dalam rangka melihat tugas dan kewenangan masing-masing," tandas Al.

Menurut Al, setelah proses uji kompetensi, akan mendapat hasil berdasarkan penilaian yang dilakukan LAN. Nilanya itu nanti akan diakumulasi secara menyeluruh. "Hal itu untuk mendapatkan ASN yang benar-benar mampu mengimplementasikan program-porgram pembangunan pemda maupun pusat," katanya.

Al Muktabar juga mengucapkan terima kasih kepada LAN, yang menempatkan Provinsi Banten sebagai urutan pertama uji kompetensi tahun 2023. Bersama jajaran JPT Madya dan Kepala LAN, Al juga sempat berdiskusi tentang Pemprov Banten dalam mendapat dukungan dan bantuan pengembangan SDM ke depan.