Presiden Minta Proyek Strategis Nasional Selesai Sebelum 2024

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memimpin rapat terbatas yang membahas evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/9), menginstruksikan agar seluruh proyek, pengerjaannya secara fisik selesai sebelum 2024.

Instruksi Presiden itu disampaikan Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, seusai mengikuti rapat terbatas seperti yang dipantau melalui keterangan Biro Pers Sekretariat Presiden di Jakarta.

Menurut Airlangga, Presiden selain menginstruksikan waktu penyelesaian, juga menekankan agar seluruh PSN memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat Indonesia, khususnya dalam hal penciptaan lapangan kerja.

Proyek strategis yang ditetapkan oleh pemerintah Jokowi juga diharapkan memberikan efek berganda atau multiplier effect bagi perekonomian nasional.

"Apakah itu bendungan, apa itu jalan tol, itu membuka akses yang lebih luas dan beberapa bendungan tentunya berada di wilayah-wilayah yang bisa mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat," jelas Airlangga.

Sebab, dengan ketersediaan air dan irigasi yang lebih baik akan menopang program-program agrikultur atau program pertanian.

Menko Perekonomian menjabarkan bahwa dalam kurun waktu 2019-2021 sebanyak 66 PSN telah selesai dikerjakan dengan nilai investasi sebesar 414,3 triliun rupiah.

Sedangkan untuk periode Januari-Agustus 2022, sedikitnya sembilan PSN telah dirampungkan dengan nilai investasi sebesar 140,1 triliun rupiah.

"Sampai September-Desember, ada 16 proyek dengan nilai 101,2 triliun rupiah," paparnya.

Beberapa PSN, tambah Airlangga, yang masih dalam proses penyelesaian adalah Bendungan Gerak Karangnongko di Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Blora, Tol Tuban- Lamongan, Tol Trans Sumatera, Tol Semarang-Demak, serta pengembangan biofuel, metanol, dan etanol di Kabupaten Bojonegoro.

Kemudian, proyek pabrik pupuk di Kabupaten Fakfak, proyek pelabuhan peti kemas di Muaro Jambi, hingga proyek gas alam Lapangan Ubadari di Papua Barat.

Pada kesempatan itu, Kepala Negara juga menginstruksikan agar Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ditetapkan sebagai PSN guna mempermudah proses pembangunan. "Bapak Presiden juga mengarahkan agar khusus untuk Ibu Kota juga ditetapkan sebagai proyek PSN, karena tentunya ini akan mempermudah dan akselerasi daripada pembangunan Ibu Kota," kata Menko.

Kondisi Fiskal Sulit

Menanggapi instruksi Presiden itu, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudisthira, mengatakan pemerintah menghadapi dilematis antara penyelesaian proyek infrastruktur dan mempertahankan misalnya subsidi bahan bakar minyak (BBM). Dilematisnya, pemerintah itu karena tengah menghadapi kondisi fiskal yang sulit, anggaran terbatas, sehingga harus memilih yang harus diprioritaskan.

"Jika prioritas pada infrastruktur, efek terhadap perekonomian cenderung negatif karena beban biaya hidup yang ditanggung masyarakat saat ini cukup berat," kata Bhima.

Inflasi, jelas Bhima, bisa berkisar 7-7,5 persen, kemudian tingkat kemiskinan berisiko kembali naik, sementara kesempatan kerja terganggu oleh naiknya biaya produksi usaha sehingga membutuhkan jaring pengaman yang lebih besar.

"Pemerintah sebaiknya tidak egois, tidak semua PSN harus selesai di 2024, tidak masalah menunda dulu proyek PSN sesuai konteks kebutuhan anggaran," imbau Bhima.