Pemerintah Diminta Lebih Prioritaskan Peningkatan Produksi

JAKARTA - Pemerintah menyatakan akan menyiapkan beberapa langkah untuk menghadapi krisis pangan global. Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan langkah yang akan dilakukan adalah stabilisasi harga hingga belanja perlindungan sosial.

"Langkah penting ke depan adalah stabilisasi harga dengan menjaga komoditas pangan, kemudian belanja perlindungan sosial," kata Airlangga dalam acara mid year economic outlook 2022, di Jakarta, Selasa (2/8).

Selain itu, pemerintah juga akan menambah pasokan komoditas pangan seiring adanya supply disruption. Hal itu seiring arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta agar ketahanan dan produksi dari beberapa komoditas penting, seperti padi, jagung, dan kedelai terus ditingkatkan.

Bukan hanya itu, peran dan fungsi dari Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) dan Badan Pangan turut diperkuat agar dapat mendukung upaya pengendalian inflasi pangan dalam negeri.

Upaya lainnya adalah dengan memperbaiki distribusi logistik agar pasokan komoditas termasuk jagung untuk tetap terjaga di berbagai daerah di Indonesia.

Sinergi antardaerah juga, kata Airlangga, menjadi kunci untuk memastikan tidak adanya gangguan pasokan maupun dalam memantau harga agar tetap terjangkau.

"Kerja sama antardaerah penting untuk menjaga dan monitoring agar harga terjangkau, barang tersedia, distribusi lancar dan komunikasi dengan publik," tegasnya.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya peningkatan inflasi komponen pangan bergejolak pada Juli 2022 yang mencapai 11,47 persen (yoy) atau tertinggi sejak Januari 2014 yang sebesar 11,91 persen (yoy).

Pembatasan Ekspor

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudisthira, mengatakan di tengah ancaman resesi ekonomi, ada 30 negara yang melakukan pembatasan ekspor untuk mencegah krisis pangan, maka sudah saatnya pemerintah memberi perhatian lebih pada sektor pertanian dengan meningkatkan produktivitas.

Masalah di sektor pertanian, paparnya, bukan karena tidak punya alternatif selain bahan pangan impor, tetapi skala produksinya kecil, kemudian akses pasar masih sulit, hingga masalah teknologi pertanian.

"Kalau pemerintah serius urusi pangan, berdayakan BUMN kerja sama dengan para petani di lahan reforma agraria untuk dorong produksi sorgum dan tapioka sebagai pengganti kebergantungan terhadap gandum," kata Bhima.

Selain itu, alokasi subsidi pupuk juga dinaikkan, bukan dipangkas. Pupuk dan pestisida menyumbang biaya yang tidak kecil bagi sektor pangan. Memangkas rantai distribusi agar harga bisa diawasi juga pekerjaan rumah yang belum selesai.

"Setelah masalah minyak goreng reda, sepertinya agak kendor pemerintah bereskan tata kelola minyak goreng," ungkap Bhima.