Kementerian BUMN dan KPK Teken MoU Whistleblowing System
📅 Selasa, 02 Mar 2021, 11:36 WIB | Oleh: Marcellus Widiarto
Doc: ANTARA/Youtube KPK
Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menandatangani kerja sama whistleblowingsystem dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai komitmen memberantas korupsi di tubuh perusahaan negara.
"Hal ini kami lakukan karena memang bagian dari transformasi yang pernah kami sepakati bersama, apalagi hari ini didukung oleh KPK," kata Menteri BUMN Erick Thohir seperti dikutip dari Antara di Jakarta, Selasa.
Whistleblowing system merupakan aplikasi untuk melaporkan perbuatan yang berindikasi pelanggaran kode etik, peraturan, dan ketentuan hukum. Aplikasi ini tidak mengungkap identitas pelapor karena fokus pada isi materi informasi.
Sebanyak 27 perusahaan BUMN menandatangani kerja sama ini yang dibagi ke dalam lima gelombang penandatanganan.
Gelombang pertama terdiri atas Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan PT Taspen. Kemudian menyusul Pertamina, PLN, Jasa Marga, PT Telkom Indonesia, dan PT INTI.
Gelombang ketiga Adhi Karya, PT Waskita, PT Wijaya Karya, PT Hutama Karya, dan PT Pembangunan Perumahan. Selanjutnya gelombang Garuda Indonesia, PT Pelindo I, PT Pelindo II, PT Angkas Pura, PT Bahana Pembina Usaha Indonesia, dan PT Perusahaan Pengelola Aset.
Gelombang terakhir terdiri atas PT Indonesia Asahan Alumunium, PT Kereta Api Indonesia, PT Krakatau Steel, PT Pupuk Indonesia, PT Semen Indonesia, dan PT Perhutani.
Dalam kesempatan itu, Erick Thohir bercerita tentang masa awal saat bekerja sebagai Menteri BUMN. Saat itu, dia membuka data mengenai kasus hukum yang ada di Kementerian BUMN dengan jumlah mencapai 159 kasus dan 53 orang tersangka.
"Tentu sebagai pimpinan, saya justru berpikir terbalik bagaimana Kementerian BUMN harus mengintrospeksi diri dibandingnmenyalahkan yang terkena (kasus hukum). Saya yakin dengan perbaikan sistem dan pemilihan pimpinan-pimpinan BUMN yang berintegritas tentu bisa mengurangi kasus-kasus tersebut," kata Erick Thohir.
Ke depan, Erick menargetkan seluruh BUMN bisa menandatangani kerja sama whistleblowingsystem sama seperti program ISO yang saat ini sudah 83 persen BUMN ikut tanda tangan.
Ketua KPK Firli Bahuri mengapresiasi bentuk kerja sama yang dilakukan Kementerian BUMN dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.
"Di dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 diamanatkan kepada KPK bahwa pemberantantasan korupsi dilakukan dengan cara sinergi. Kami berterima kasih dengan Kementerian BUMN yang telah bersedia menghadirkan 27 anak perusahaan BUMN hari ini," kata Firli Bahuri.
Like, Share, Comment:
Presiden Prabowo Anugerahkan Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera kepada Tujuh Tokoh TNI.
06 Oct 2026
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!