Bakamla Minta Saran KPK agar Tak Salah Kelola Dana

JAKARTA - Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksdya TNI Achmad Taufiqoerrochman meminta saran dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar lembaganya tidak salah dalam pengelolaan anggaran. Bila ada pengadaan, KPK akan membantu dalam aspek pencegahan korupsi.

"Ini saya sampaikan ke pimpinan KPK dan kami kan dibantu. Pimpinan KPK memahami, akan dibantu dengan saran-saran. Bagaimana kami melangkah agar tidak salah dalam pengelolaan anggaran," kata Taufiqoerrochman usai beraudiensi dengan pimpinan KPK, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (17/1).

Taufiqoerrochman mencontohkan, Bakamla akan membuat pusat komando operasi, di mana nantinya KPK bisa mengawasi dalam proses-proses pengadaannya. Dalam membuat pusat komando operasi, proses-proses yang akan dilakukan KPK akan mengawasi. Fungsi KPK salah satunya adalah pencegahan.

Selain itu, lanjut Taufiqoerrochman, kedatangannya ke KPK tersebut sebagai courtesy call (kunjungan kehormatan) sebagai pejabat baru. Sebagai pejabat baru, Taufiqoerrochman harus ketemu dengan semua pejabat negara ini, termasuk KPK. Sebelumnya sudah ke beberapa Menteri, Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala Staf Angkatan Laut.

Sebelumnya, Laksdya Achmad Taufiqoerrochman dilantik sebagai Kabakamla di gedung Kemenko Polhukam, Jakarta pada 9 November 2018. Ia menggantikan Arie Soedewo.

ola/N-3