2018, Pemerintah Tarik Utang Baru Rp414 Triliun

Jakarta - Pemerintah be- Postur RAPBN 2018 (triliun rupiah) rencana menarik utang baru melalui penerbitan surat berharga negara (SBN) sebesar 414,7 triliun rupiah tahun depan. Selain untuk pembiayaan defisit primer, utang tersebut juga akan digunakan untuk membayar utang masa lalu.

Penerbitan tersebut sesuai dengan asumsi defisit dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 sebesar 2,19 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) senilai 325,9 triliun. Defisit tersebut berasal dari pendapatan negara sebesar 1.878,4 triliun rupiah dan belanja negara 2.204,4 triliun rupiah. Asumsi defisit tersebut lebih rendah dibandingkan target tahun ini sebesar 2,67 persen terhadap PDB.

Pemerintah mendesain defisit fiskal yang mengecil untuk mengurangi tingkat keseimbangan primer pada 2018. Keseimbangan primer di RA PBN 2018 turun menjadi minus 78,4 triliun rupiah dari perkiraan sebesar minus 144,3 triliun rupiah di 2017. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Robert Pakpahan mengungkapkan sumber utama utang adalah SBN.

"SBN netto 414,7 triliun rupiah. Jadi utang 339,2 triliun rupiah tapi SBN lebih tinggi karena pinjaman akan negatif," ujarnya saat Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Senin (11/9). Robert menyatakan penerbitan SBN ini juga akan tetap didominasi oleh mata uang rupiah sebesar 70-80 persen dari total yang diterbitkan, sedangkan sisanya merupakan mata uang asing. Penarikan utang tersebut akan menggunakan metode lelang 22-24 kali pada tahun depan.

Pembayaran Utang

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengungkapkan pemerintah akan menutup defisit anggaran melalui pembiayaan, salah satunya utang. Meski demikian, lanjutnya, pemerintah akan memaksimalkan pembiayaan dari dalam negeri untuk menutup defisit. "Pembiayaan dari utang tahun depan 414 triliun rupiah, termasuk untuk pembayaran utang masa lalu, sehingga pinjaman neto negatif.

Pembiayaan dalam negeri akan dimaksimalkan. Tren utang menurun, karena pembiayaan makin hati-hati, tapi APBN tetap menjadi instrumen fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi," jelas Menkeu di Jakarta.

mad/Ant/E-10