2,9 Juta Jiwa Penduduk Desa Tak Terakses Layanan Kesehatan

JAKARTA - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) RI melaporkan sebanyak 2,9 juta jiwa lebih masyarakat pedesaan belum terakses oleh pelayanan kesehatan.

"Dari data yang terkumpul, ternyata warga yang belum terlayani fasilitas kesehatan mencapai 2.995.942 jiwa. Sebanyak 300.631 di antaranya merupakan warga miskin ekstrem," kata Sekjen Kemendes PDTT Taufik Madjid saat membacakan pidato Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar di acara Kick Off Integrasi Layanan Primer di Gedung Kemenkes RI, Jakarta, Jumat (10/6).

Ia mengatakan data tersebut tercatat dalam implementasi program SDGs Desa berupa pendataan skala mikro secara individu berdasarkan nama dan tempat tinggal oleh warga RT setempat.

Pada 2021, kata Taufik, telah terkumpul data nasional sebanyak 94.158.036 warga desa, yang terdiri atas 27.931.148 keluarga, 321.319 Rukun Tetangga dari 62.395 desa. "Untuk pertama kali kita mengetahui adanya tambahan permintaan terhadap fasilitas kesehatan primer," katanya.

Fasilitas yang dimaksud berupa tambahan fasilitas kesehatan dalam bentuk infrastruktur maupun layanan dari rumah ke rumah agar mencakup tambahan hampir 3 juta jiwa warga desa di Indonesia.

Berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak, kata Taufik, terdapat 352.191 ibu hamil membutuhkan kelahiran pada fasilitas kesehatan yang berkualitas. "Sebanyak 1.105.353 bayi belum mendapatkan ASI eksklusif. Penyakit kronis menahun seperti tuberkulosis dialami 207.630 warga desa, air minum layak belum dinikmati oleh 2.468.550 keluarga," katanya.

Dijelaskan Taufik, dengan fasilitas sanitasi layak yang belum dirasakan oleh 933.956 keluarga. Sebanyak 300.417 jiwa di antaranya berasal dari keluarga miskin ekstrem di desa.
Selain itu, jumlah warga desa yang baru terfasilitasi asuransi dari BPJS Kesehatan berjumlah 32.268.468 jiwa, sebanyak 4.457.762 jiwa berasal dari warga miskin ekstrem.

Optimalkan Posyandu
Sementara itu, Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, menyebut Pos Layanan Terpadu (Posyandu) sebagai bagian dari penguatan layanan primer. Hal tersebut sejalan dengan transformasi sistem kesehatan nasional.

"Ini kita formalkan, apalagi dengan adanya otonomi daerah. Kita kurang sekali menyentuh posyandu," ujar Menkes, dalam Kick Off Integrasi Pelayanan Primer, di Jakarta, Jumat.
Dia menerangkan, penguatan kesehatan primer sangat penting menjaga orang tetap sehat dengan fokus pada promotif dan preventif. Secara biaya sangat efisien sehingga menjaga kualitas hidup tetap baik.

Dia mengakui, intervensi layanan primer tidak akan terpenuhi jika hanya mengandalkan Puskesmas. Untuk itu, Posyandu dioptimalkan mengingat jumlahnya yang banyak dapat bertugas hingga tingkat RT/RW.